Anggota DPR Ingatkan Konflik Israel dan Iran Bisa Ganggu Ketahanan Energi Dalam Negeri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), DPR, Amin Ak, melihat konflik antara Israel dan Iran berpotensi mengganggu ketahanan energi dan perekonomian Indonesia.

Amin Ak menyoroti kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global.

"Indonesia harus waspada. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak dunia berarti tambahan beban subsidi Rp 3,1 triliun bagi APBN," ujar Amin di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Jika konflik ini berkepanjangan dan harga minyak mencapai 100–150 dolar AS per barel, menurut Amin, tekanan inflasi dan defisit anggaran akan makin berat.

Berdasarkan analisis terkini, serangan Israel dan Iran yang saling membidik infrastruktur energi—seperti kilang minyak Haifa di Israel dan lapangan gas South Pars di Iran—telah memicu lonjakan harga minyak Brent lebih dari 10 persen.

Baca juga: Iran Klaim Punya Kendali Penuh atas Langit Wilayah Israel, Zionis Tak Berdaya Lawan Serangan Rudal

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengingatkan, gangguan pasokan melalui Selat Hormuz (yang mengalirkan 20 persen minyak dunia) akan memperparah ketidakpastian. Dia menyebut sejumlah dampak yang mesti diwaspadai.

"Pertama, kenaikan harga BBM. Indonesia berisiko menghadapi kenaikan harga bahan bakar impor jika gejolak terus berlanjut, berpotensi memicu inflasi dan penyesuaian subsidi energi," ungkap Amin.

Kedua, imbuhnya, ketergantungan impor minyak. Dengan produksi minyak nasional yang stagnan (sekitar 700.000 barel/hari) dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Bisa Melonjak Jadi 100 Dolar AS per Barel jika AS Ikut Konflik Iran-Israel

“Ketiga, potensi munculnya krisis listrik. Biaya pembangkit listrik berbasis BBM dan gas akan melonjak, berpotensi membebani keuangan PLN dan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Amin mendesak menteri terkait mengambil langkah antisipatif. Indonesia harus memperkuat cadangan energi, dengan optimalisasi stok minyak nasional (termasuk kerja sama dengan negara produsen) dan penguatan infrastruktur penyimpanan (storage) BBM.

Sedangkan dalam upaya mitigasi dampak Inflasi, mendesak dilakukan koordinasi antara Kementerian ESDM, BI, dan Kemenkeu untuk menyiapkan skenario penahanan inflasi, termasuk pengendalian harga pangan dan insentif fiskal sektor padat karya.

Baca juga: Rudal Hipersonik Fattah-1 Tembus Pertahanan Udara Israel, Iran: Pesan untuk Sekutu yang Berkhayal

“Indonesia harus aktif mendorong perdamaian di forum internasional seperti OPEC dan G20, sembari menjamin pasokan energi melalui kerja sama dengan negara netral,” tambah Amin.

Dalam jangka menengah, Indonesia harus mempercepat Diversifikasi Energi. Pemerintah harus menggenjot pengembangan EBT (energi baru terbarukan) dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui percepatan proyek kilang GRR (Grass Root Refinery) dan hilirisasi batubara.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan DPR guna menyusun skenario terburuk (worst-case scenario). Krisis ini adalah pengingat bahwa ketahanan energi adalah pondasi ketahanan nasional,” pungkas Amin.