Penebalan Bansos Segera Disalurkan Bulan Juni, Bentuk Kepedulian Presiden ke Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah mulai menyalurkan penebalan Bantuan Sosial (Bansos) pada bulan Juni 2025 sebagai bagian dari program stimulus ekonomi yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan tambahan ini merupakan wujud atensi Presiden kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli,” ujar Gus Ipul usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Program penebalan bansos menyasar sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat daya beli di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Baca juga: Mensos: Bansos Penebalan Cair Bulan Juni Sebesar Rp200 Ribu, Ini Kriteria Penerimanya

Adapun proses penyaluran bansos triwulan II terus berjalan. Hingga pertengahan Juni, distribusi bansos sembako telah mencapai 95,5 persen dari total 18.277.083 KPM, serta menyasar 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, sekitar 4,5 persen atau 805 ribu KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), di mana 654 ribu di antaranya merupakan penerima manfaat PKH.

Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi bansos melalui fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutakhiran data ini dilakukan setiap tiga bulan guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat bansos ini tepat sasaran. Kita ada jalur formal, tapi juga bisa lewat aplikasi Cek Bansos,” terang Gus Ipul.

Ia juga menegaskan bahwa proses penyaluran bansos triwulan II merupakan bagian dari transisi sistem data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

“Dulu banyak yang tidak tepat sasaran, strategi Presiden Prabowo sekarang adalah perbaikan data melalui DTSEN,” ujarnya.

Gus Ipul menepis isu bahwa anggaran bansos dialihkan untuk program lain. Ia menegaskan, justru Presiden menambah anggaran bansos melalui skema penebalan bantuan sosial.

“Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah. Yang penting buat kita, bansos lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Baca juga: Penyaluran Bansos Beras Juni-Juli 2025 akan Diprioritaskan di Daerah Indonesia Timur