Buntut Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, DPR Minta Pemerintah Tak Ugal-ugalan Terbitkan Izin Tambang

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah mengevaluasi sistem izin usaha pertambangan (IUP) buntut polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang kini ramai disorot publik.

Mufti menilai evaluasi sistem IUP ini perlu dilakukan agar kegiatan tambang di Indonesia tak merusak lingkungan, seperti yang terjadi di Raja Ampat.

Tak hanya itu, Mufti juga mendesak pemerintah agar tidak ugal-ugalan dalam menerbitkan izin tambang.

“Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang."

"Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025), dilansir laman resmi DPR RI.
 
Bagi Mufti, Raja Ampat merupakan wilayah dengan keanekaragaman flora dan fauna unik serta langka.

Flora dan fauna terancam punah karena kegiatan tambang yang merusak ekosistem lingkungan hidup disana.

Untuk itu, Mufti menegaskan bahwa Raja Ampat seharusnya dijaga untuk masa depan anak cucu kita.

“Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa! Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga."

"Pemerintah yang membiarkan tambang masuk ke sana, sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita,” tuturnya.

Baca juga: Bos Antam Pastikan Kegiatan Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Sesuai Standar Internasional

Prabowo Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

PT ASP merupakan perusahaan penanaman modal asing dari China yang lokasi tambangnya berada di Pulau Manura,  PT Mulia Raymond Perkasa dengan lokasi tambang di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.

Pencabutan empat perusahaan tambang itu dilakukan karena dianggap melakukan pelanggaran lingkungan.

Selain itu, area tambang mereka juga masuk dalam kawasan geopark di Raja Ampat.

Izin Tambang PT Gag Nikel Tak Dicabut dan Bertahan hingga 2047

PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan yang tidak dicabut IUP tambangnya di Raja Ampat.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, izin tambang PT Gag Nikel tidak dicabut karena itu merupakan bagian dari aset negara.

Selain itu, operasional pertambangan yang dilakukan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) itu, dinilai sudah sesuai prosedur.

Bahkan, menurut Bahlil, kegiatan tambang yang dilakukan PT Gag Nikel ini telah memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hasil evaluasi dari Kementerian ESDM tentang PT Gag Nikel juga dinilai sangat baik.

Baca juga: Izin Tambang 4 Perusahaan Dicabut, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Strategis Lindungi Raja Ampat

"Untuk PT GAG karena itu adalah dia melakukan sebuah penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu baik sekali," ungkap Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

"Dan tadi kan sudah lihat foto-fotonya waktu saya meninjau itu, alhamdulillah sesuai dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara," kata Bahlil, 

Kendati demikian, Bahlil mengatakan pemerintah akan terus mengawasi operasional tambang PT GAG.

"Selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya" kata Bahlil.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rifqah/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Baca berita lainnya terkait Tambang Nikel di Raja Ampat.