Respons 4 Menteri soal Tambang Nikel di Raja Ampat: Bahlil Sebut Milik Antam, Beroperasi 7 Tahun

"Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah hukum terkait kegiatan setelah melalui kajian - kajian," kata Hanif usai kegiatan di Bali, Kamis (5/6/2025).

Hanif bilang, dalam waktu dekat dirinya akan meninjau langsung kawasan yang dikhawatirkan oleh masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat.

"Insyaallah dalam waktu segera kami akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar gemborkan oleh media dan masyarakat," katanya.

Menteri KP Terjunkan Tim Polsus

Polemik tambang nikel di Raja Ampat ini membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan polisi khusus (polsus).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan, KKP tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani hal tersebut.

"Tadi pak menteri sudah sampaikan akan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani tersebut. Tapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari Polsus kita jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," kata Pung di Kementerian KKP, Kamis (5/6/2025).

Pung enggan menjelaskan lebih rinci menyoal ekosistem laut yang berada di wilayah tersebut. Sebab KKP masih menunggu hasil daripada tim Polsus KKP tersebut.

"Ya sebetulnya kalau di pesisir nya sih enggak (terancam) itu kan agak di atasnya, tim Kamis sudah turun hanya memang belum tuntas belum selesai sampai finish. Jadi kami tunggu nanti tim kami kembali bisa kita sampaikan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa saat ini KKP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Kementerian Lingkungan Hidup.

"Soal nikel ya ini kita tentu akan koordinasikan dengan banyak kementerian. Itu ada Menteri ESDM, ada Menteri Lingkungan Hidup. Tapi yang pasti kita akan bawa itu ke arah sana," tutur dia.

Sebagian artikel telah tayang di Warta Kota dengan judul "Kewenangannya Terbatas di Tambang Nikel Raja Ampat, Gubernur Blak-blakan dengan Menpar"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reza Deni/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Danang Triatmojo)(Warta Kota/Fitriyanndi Al Fajri)