Pengusaha Kapok Kerja Bareng Pemerintah, Kepastian Jadi Barang Mewah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merasa kapok kerja bareng pemerintah terkait proyek pembangunan infrastruktur.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, keluhan dari dunia usaha tidak boleh dianggap angin lalu, karena berpotensi mengganggu kelanjutan agenda pembangunan infrastruktur nasional. 

"Seperti kapal besar yang kehilangan kemudinya, bila swasta benar-benar menarik diri, maka pemerintah akan terbebani oleh keterbatasan fiskal yang semakin akut," ujar Achmad dikutip Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dirancang sebagai jalan tengah antara keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan besar akan pembangunan infrastruktur. 

Baca juga: Kementerian PU Siapkan Puluhan Proyek Skema KPBU Senilai Rp 160 Triliun Bareng Swasta

Di atas kertas, kata Achmad, KPBU adalah simfoni indah, pemerintah menyiapkan proyek, swasta masuk dengan modal dan keahlian, dan hasilnya adalah pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, kenyataanya pengusaha swasta menghadapi kerumitan birokrasi, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi. 

Bahkan proyek-proyek yang tampak menjanjikan di awal bisa berubah menjadi jebakan likuiditas karena struktur risiko yang tidak proporsional.

"Bayangkan seorang petani yang diminta menanam padi di sawah milik negara, dengan janji hasil panennya akan dibeli dengan harga layak. Namun setelah tanam, hujan tak turun, irigasi tersumbat, dan harga jual tidak kunjung jelas," paparnya.

"Apakah petani itu akan mau menanam lagi tahun depan? Begitulah perasaan pelaku usaha saat ini," sambung Achmad.

Kepastian Menjadi Barang Mewah

Achmad menyampaikan, dunia usaha bekerja dengan asumsi rasionalitas dan perhitungan risiko. 

Dalam banyak kasus KPBU, yang mereka temukan justru adalah ketidakpastian dalam segala aspek: mulai dari waktu pelaksanaan proyek yang molor, perubahan aturan yang mendadak, hingga janji insentif fiskal yang tak kunjung datang.  Padahal bagi swasta, waktu adalah biaya.

"Tak heran jika akhirnya banyak yang merasa KPBU hanyalah skema ideal yang buruk dalam eksekusi," ucapnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, pemerintah ingin infrastruktur tanpa keluar dana besar, sementara swasta dipaksa menanggung sebagian besar risiko tanpa kepastian imbal balik.

"Ini seperti mengajak orang naik kapal, tapi hanya menyediakan pelampung untuk satu pihak," ujarnya.