Mendorong Investasi Hijau: Cetak Biru Komite Keuangan Berkelanjutan Resmi Diluncurkan

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, tengah mempersiapkan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Committee/SFC) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kini sedang dalam tahap penyusunan.

Sebagai mitra strategis, Green Finance Institute (GFI)—lembaga keuangan global yang diakui dalam bidang keuangan hijau—bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan didukung oleh program Financial Services Centres of Expertise dari Kantor Luar Negeri dan Pembangunan Inggris (FCDO UK), telah menyusun sebuah Kertas Putih (White Paper) yang mengusulkan struktur tata kelola Komite Keuangan Berkelanjutan serta peran pentingnya dalam mendorong pendanaan proyek-proyek hijau di Indonesia.

Dokumen ini diluncurkan pada 9 Mei 2025 di Jakarta dan ditujukan kepada para pemangku kepentingan di sektor keuangan berkelanjutan. Kertas Putih ini menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan yang kuat guna meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat aliran modal untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi nasional.

Baca juga: Pemerintah Petakan Sektor-sektor Potensial untuk Dorong Investasi Hijau di Daerah

Indonesia berada pada fase kritis dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Tantangannya adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dengan komitmen terhadap perubahan iklim. Namun, kesenjangan pembiayaan iklim masih sangat besar.

Data Climate Budget Tagging (CBT) dari Kemenkeu menunjukkan bahwa alokasi rata-rata tahunan untuk program iklim selama 2018–2023 hanya mencapai 3,2 persen dari APBN, atau sekitar Rp89,2 triliun (US$5,9 miliar) per tahun. 

Hingga akhir 2023, total belanja publik di sektor ini mencapai Rp702,9 triliun (US$46,9 miliar)—hanya mencakup 16,4?ri total kebutuhan investasi untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Sisanya, sebesar 83,6%, diharapkan berasal dari sektor swasta dan pembiayaan internasional.

“Dengan kesenjangan sebesar ini, mobilisasi investasi swasta menjadi sangat krusial,” ujar Dr. Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Simon Horner, Managing Director GFI, menambahkan bahwa meski modal swasta tersedia, masih banyak hambatan yang perlu diatasi.

“GFI berkomitmen memperkuat strategi investasi publik dan membangun kerangka kebijakan yang mendukung mobilisasi pendanaan dalam skala besar untuk menciptakan ekonomi yang tangguh dan rendah karbon,” ujarnya.

Sebelum penyusunan Kertas Putih, GFI melakukan studi pada 2024 berjudul Investors’ View on Sustainable Finance in Indonesia yang memetakan hambatan utama investasi swasta dan memberikan rekomendasi kelembagaan untuk mengatasinya. Studi ini menjadi fondasi Kertas Putih dan membantu menyusun kerangka kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Beberapa rekomendasi utama dalam dokumen ini termasuk pembentukan platform investasi yang memungkinkan investor swasta memiliki visibilitas lebih baik terhadap peluang investasi serta mengakses dukungan kebijakan dan skema pembiayaan campuran (blended finance). Komite ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan proyek hijau dan memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta.

Selain itu, GFI juga berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)—BUMN di bawah Kemenkeu yang berperan penting dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

“Meskipun ada kemajuan, kesenjangan pendanaan tetap menjadi tantangan utama. Inisiatif GFI sangat penting dalam mendorong peran sektor swasta,” tegas Dr. Adi Budiarso.

Rachel Kyte, Utusan Khusus Inggris untuk Perubahan Iklim, menyatakan, “Mobilisasi modal swasta dalam skala besar sangat penting untuk menghadapi krisis iklim. Langkah Indonesia membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan merupakan sinyal kuat bagi investor global bahwa Indonesia serius membangun ekonomi rendah karbon. Inggris siap mendukung visi ini.”