Komisi XII DPR RI Dorong Kesetaraan Akses dan Kualitas Listrik di Desa
Kesetaraan akses dan kualitas listrik akan mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menekankan pentingnya kesetaraan akses dan kualitas listrik di desa sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini disampaikannya menjelang penetapan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dijadwalkan pada bulan April ini.
"RUPTL 2025–2034 disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dengan target mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar legislator Daerah Pemilihan Papua Barat itu, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Percepat Transisi Energi, PLN IP Services Kelola 60 Pembangkit di Dalam dan Luar Negeri
Dalam draf RUPTL tersebut, ditargetkan seluruh desa di Indonesia akan terlistriki secara merata pada periode 2025–2029. Untuk merealisasikan target ambisius ini, PLN akan menginvestasikan sekitar Rp50 triliun guna memperluas jaringan listrik, membangun 394 MW kapasitas pembangkit baru, dan menyambungkan listrik ke 780 ribu rumah tangga.
Program ini akan menjangkau sekitar 5.821 desa, atau sekitar 6,95 persen dari total desa di seluruh Indonesia. "Ini adalah langkah konkret pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjut politisi Partai Golkar ini.
Namun Alfons mengingatkan bahwa akses saja tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan listrik di desa, termasuk jam nyala dan stabilitas yang setara dengan daerah perkotaan. “Desa-desa yang sudah terlistriki pun harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa,” katanya.
Menurut Alfons, kesetaraan akses dan kualitas listrik akan mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
“Ketahanan energi tidak hanya soal keterjangkauan, tetapi juga menyangkut kualitas. Listrik yang andal akan membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan desa,” pungkasnya.
Komisi III Soroti Dugaan Pungli ke 128 Kepala Desa oleh Kejari Samosir, Minta Kejagung Turun Tangan |
![]() |
---|
Legislator Gerindra Usul RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas 2026 |
![]() |
---|
Pasca Demo Aparat Masih Jaga DPR, Legislator PDIP: Jangan Sampai Ganggu Aktivitas Wartawan |
![]() |
---|
DPR Soroti Minimnya Koordinasi LPSK dan Aparat Hukum, Usul Adanya Liaison Officer Permanen |
![]() |
---|
Gas Air Mata Kedaluwarsa & Polisi Brutal Disorot, Kapolri: Reformasi Jalan Terus |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.