Antisipasi Tarif Trump, Martin Manurung Minta Pemerintah Fokuskan Perhatian ke Sektor Padat Karya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR, Martin Manurung, mengimbau pemerintah serta masyarakat Indonesia tetap tenang menghadapi kebijakan proteksionis yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan menaikkan tarif impor.

Namun demikian, kata Martin, Pemerintah Indonesia diminta memaksimalkan upaya mengantisipasi kebijakan tersebut.

Di antaranya dengan fokus pada sektor padat karya, memaksimalkan perjanjian dagang antarnegara, memperbaiki tata kelola investasi, serta menjaga nilai tukar rupiah tetap manageable.

"Saya kira kita harus menghadapi situasi ini dengan tenang. Jangan panikan. Karena yang kita hadapi ini sebenarnya, Trump yang punya mindset populisme kanan," kata Martin dalam diskusi daring dengan tema 'Dampak 'Trump Reciprocal Tariffs' Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Era Perdagangan Global yang Berubah', yang di gelar Forum Diskusi Denpasar 12, dikutip Kamis (17/4/2025).

Baca juga: China Tak Takut Perang Dagang, Tolak Tunduk Meski Trump Permainkan Tarif Impor

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu meminta Pemerintah Indonesia serius mengimplementasi perjanjian-perjanjian dagang antar negara yang sudah dan dalam proses akan disepakati. Hal ini diperlukan untuk membuka lebih luas pasar bagi produk dan tenaga kerja Indonesia.

"Dari sisi perdagangan melalui trade block yang sudah dibangun selama ini. Saya waktu di komisi VI, saya ingat itu paling tidak ada 10 atau 11 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, Martin menyebut, pentingnya menggenjot sektor padat karya agar tercipta banyak kesempatan kerja dan pada akhirnya ekonomi masyarakat dapat bergerak.

"Sektor padat karya itu sangat terdampak dari kebijakan Trump. Walaupun sebelum kebijakan Trump sudah bermasalah seperti tekstil, bahan rajutan, lalu kemudian perlengkapan elektrik seperti mesin, dan produk olahan Ikan," ujarnya.

Program strategis pemerintah seperti hilirisasi, tidak boleh hanya berfokus pada sektor pertambangan karena minim menciptakan lapangan kerja. 

Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu perhatian khusus agar dapat dipastikan rantai pasokan berasal dari UMKM, dan tidak berasal dari pengusaha besar. Diharapkan langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.

"Nah di sini juga harus di apa ya namanya ya dicermati dan dibagi mana yang memang untuk hiirisasi di pertambangan supaya mendapatkan nilai tambah mana yang harus hilirisasi di sektor sektor lain? Yang bisa masuk kepada sektor sektor padat karya," ujarnya.

Martin turut mendesak agar iklim investasi di dalam negeri turut diperbaiki. Hambatan-hambatan birokrasi dan ketidakpastian membuat investor ragu membuka bisnis di Indonesia.

"Jadi kalau orang sudah mau masuk investasi, itu harus dipastikan tanahnya tersedia, ada dukungan kebijakan, lalu tidak juga ada cost-cost yang tidak terhitung. Mohon maaf ketika pejabat mengatakan, ya biasalah ormas keagamaan minta THR, enggak boleh ngomong begitu," tegasnya.

Selanjutnya, Martin meminta Pemerintah tetap menjaga nilai tukar rupiah tetap manageable. Nilai tukar Rupiah harus tetap bisa mendukung industri, karena cukup banyak komponen bahan baku berasal dari impor.

"Kita harus menjaga nilai tukar tukar kita manageable. Jadi kita tidak perlu juga terlalu langsung khawatir ketika Rupiah itu melemah atau menguat, karena dua-duanya ini punya konsekuensi," tukasnya.