Selasa, 7 Oktober 2025

Trump Terapkan Tarif Timbal Balik

Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China

Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga untuk mengantisipsi perang dagang AS-China.

zoom-inlihat foto Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
ANTISIPASI PERANG DAGANG - Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini. Dia mengusulkan agar Indonesia melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga untuk mengantisipsi perang dagang AS-China.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, melihat Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga.

Poros tersebut dinilai penting untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32 persen.

"Pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik," ujar Didik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/4/2025).

Ekspor Indonesia ke  Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Menurut Didik, bagian ini yang akan terkena dampak langsung.

Jika ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekira 3-4 persen.

"Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya," tutur Didik.

Karena itu, ucap Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga, yakni bersama negara yang tergabung di Asean, Asia Timur dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India. Lalu juga dengan Amerika Latin, yakni Brazil dan Meksiko.

"Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China, kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut," kata Didik.

Didik mengatakan, penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul tidak lain adalah langkah politik murni.

"Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi dimana menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi," sambungnya.

Baca juga: Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya 

Politik luar negeri ini, lanjutnya, juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika serikat dimana ada 88 persen ekspor Indonesia.  

Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cgina.

"Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik," ucapnya.

Baca juga: Elon Musk Ngambek, Blak-Blakan Kritik Tarif Impor yang Diterapkan Presiden Trump

Pemerintah di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot.

"Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri," imbuh Didik.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved