Pemerintah Bentuk Tim untuk Tangani Banjir di Jabodetabek, Ini yang akan Dilakukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Tim ini nantinya akan melakukan pencegahan risiko bencana di lapangan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti akan memimpin tim ini dan anggotanya berbagai eselon 1 dari masing-masing kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

Baca juga: Taspen Salurkan 750 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Provinsi Jambi

Diana mengatakan pengendalian banjir perlu dilakukan secara struktural dan non-struktural.

Penanganan struktural melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PU.

Di antaranya pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, dan Sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur – Kanal Banjir Barat.

Selain itu juga pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, 3 Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Sabi, dan Sungai Cidurian.

Sementara itu, untuk penanganan secara non-struktural dilakukan melalui pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar pada sempadan sungai dan sempadan irigasi, dan pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir.

Penanganan non-struktural juga melalui penelusuran tanggul kritis dan pembuatan Flood and Forecasting Early Warning System.

Diana menyebut saat ini hal terpenting yang akan dilakukan adalah menyelesaikan pembangunan tanggul di DKI Jakarta yang masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km.

Baca juga: Jalan Utama Putus Akibat Banjir di Grobogan, Pelajar Terpaksa Naik Perahu ke Sekolah Setiap Hari

"Kami juga akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung dan Cidurian serta revitalisasi situ dan danau,” kata Diana di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/3/2025), dikutip dari siaran pers.

Kementerian PU sendiri telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta Menteri ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pengendalian banjir di Jabodetabek.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penanganan Banjir Kawasan Jabodetabek.

Lalu, rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.

“Melalui pertemuan tersebut, kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dan keterpaduan penanganan banjir di Jabodetabek, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, pembangunan tanggul, dan tata ruang wilayah,”ujar Diana.