APBN di Awal 2025 Defisit, Menko Airlangga: Baru Dua Bulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak khawatir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal 2025 mengalami defisit.

Realisasi APBN pada Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Airlangga berharap pada Maret ini angkanya bisa lebih baik lagi. 

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Defisit APBN dan Krisis Penerimaan Pajak

Menurut dia, biasanya pada bulan tersebut angkanya memang akan membaik.

"Ini kan baru dua bulan, jadi diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Secara natural biasanya Maret lebih tinggi karena itu menutup laporan perpajakan," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Selain itu, ia mengatakan dari segi defisit APBN di awal tahun ini masih dalam rentang aman yang ditentukan pemerintah.

"Jadi, pemerintah optimis bahwa penerimaan dan pembelanjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan di 2025," ujar Airlangga.

Ia optimistis penerimaan dari mineral, batu bara, dan cukai bisa menutup defisit APBN pada Maret ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

Baca juga: Kinerja APBN 2025 Defisit Rp31,2 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Sebut Masih Terkendali

"Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

"Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun."

Baca juga: Komisi XII DPR: Impor BBM Tak Mungkin Dihentikan, Defisit 800 Ribu Barel Per Hari

"Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun," jelas Ani.

Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

"Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun," jelasnya.