Komisi XII DPR: Impor BBM Tak Mungkin Dihentikan, Defisit 800 Ribu Barel Per Hari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan impor bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. 

Hal ini terkait adanya isu pertalite dioplos jadi pertamax setelah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga terungkap.

Sugeng menjelaskan, ketergantungan pada impor disebabkan ketimpangan antara produksi dalam negeri dan konsumsi BBM nasional.

"Impor BBM dihentikan ya enggak mungkin, kenapa? Lagi-lagi impor BBM itu mau dari mana BBM? Produksi kita hanya, ingat ya, (target) 605 (ribu barel per hari) di APBN saja tidak tercapai. Setahun itu hanya 578 ribu barel per hari. Padahal konsumsi BBM adalah 1,46 bahkan, 1.460.000 barel per hari," kata Sugeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, kapasitas kilang minyak nasional setelah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) pun baru mencapai sekitar 1 juta barel per hari.

Baca juga: Mega Skandal Korupsi Pertamina Momentum Bersih-bersih BUMN Demi Kemajuan Danantara

Namun, produksi riil kilang hanya sekitar 850 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,4 juta barel per hari.

"Jadi kalau tidak mengimpor BBM hari ini hampir tidak mungkin. Karena belum ada penggantinya BBM yang defisit kurang lebih hampir 800 ribu barrel per hari," ujarnya.

Baca juga: Pimpinan MPR Optimis Kasus Pertamina Tak Ganggu Distribusi BBM, Minta Perketat Pengawasan Internal

Sugeng menegaskan, satu-satunya cara mengurangi ketergantungan pada impor BBM adalah dengan transisi energi, termasuk percepatan elektrifikasi di sektor transportasi.

"Kendaraan listrik itu ada tujuan untuk mengurangi BBM, karena kita sudah impor terus, dan juga untuk menekan emisi. Kita punya kewajiban NDC, Nationally Determined Contribution, untuk menekan emisi," ungkapnya.