Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Tampil di Acara Kementerian PKP, Ahmad Dhani Rela Enggak Dibayar, Maruarar: Kita Bersahabat

Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

"Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia," ujar Ara.

Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Demi Transparansi, Menteri Maruarar Minta BPK Audit Program Perumahan

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.