Petani Belum Panen, Pemerintah Putuskan Impor 200 Ribu Ton Gula

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan pemerintah mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Menurut dia, impor tersebut dilakukan karena stok dari CPP saat ini harus dikeluarkan setelah harga gula di pasaran kini sedang mengalami kenaikan.

"Harga gula hari ini kan naik. Berarti gula yang di stok sekarang ini harus dikeluarkan segera," kata Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Ia menyebutkan bahwa pemenuhan stok CPP ini dilakukan melalui importasi bukan berarti pemerintah tak menyerap hasil petani.

Baca juga: Berkas Perkara Korupsi Impor Gula Lengkap, Kejagung Limpahkan Tom Lembong ke Kejari Jakpus Hari Ini

Pemerintah akan menyerap dari petani pada saat panen nanti di bulan April dan Mei.

"Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap," ujar Arief.

Ia menyebutkan bahwa importasi akan dilakukan oleh BUMN Pangan. Namun, kini belum ada nama perusahaan plat merah yang ditunjuk menangani impor ini.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) untuk memperkuat stok CPP.

Arief mengatakan, 200 ribu ton gula mentah tersebut akan datang secara bertahap.

"Sekitar 200 ribu ton raw sugar, datangnya tahun ini secara bertahap. Tapi jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh," kata Arief usai Rakortas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ia terima, harga gula mulai bergerak naik.

BPS melaporkan, pada pekan pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir.

Pada pekan ketiga Januari terdapat 118 kabupaten/kota. Lalu, pada pekan kelima Januari, bertambah menjadi 153 kabupaten/kota.

Arief menekankan bahwa gula yang diimpor ini dalam rangka menaikkan stok yang dipegang pemerintah dan didatangkan bukan dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP).

"Bukan karena kekurangan produksi karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP," ujar Arief.