Sri Mulyani: Beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan LPDP Tidak Dilakukan Pengurangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, beasiswa untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers di Komisi III DPR RI, Jumat (14/2/2025).

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, jumlah penerima beasiswa KIP tahun 2025 sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran untuk beasiswa untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut sebesar Rp14,698 triliun.

Baca juga: Beasiswa Pendidikan Kader Ulama LPDP 2025: Syarat Khusus, Skema, dan Cara Daftar

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk penerima beasiswa LPDP atau sebanyak 40.030 siswa tetap berjalan semestinya. Bahkan Sri Mulyani menegaskan beasiswa yang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Agama pun tetap berjalan.

"40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya mengutip Kompas, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tidak terdampak efisiensi anggaran.

Menurut Satryo, pagu awal KIP Kuliah ditetapkan sebesar Rp14,698 triliun. Nilai tersebut terancam efisiensi sebesar Rp 1,319 triliun atau sembilan persen. 

Namun, pihaknya mengusulkan agar anggaran KIP Kuliah dikembalikan ke pagu semula, yakni Rp14,698 triliun, mengingat program ini termasuk dalam kategori yang tidak terkena efisiensi.

Adapun beberapa alasan mengapa KIP Kuliah tidak terkena efisiensi, yaitu: 

- Saat ini penerima KIP Kuliah sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going. Jika dilakukan efisiensi tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025. 

- Berdampak pada 663.821 Masyarakat Penerima KIP-K yang bisa terancam kuliah. 

- Terjadi tidak adanya Mahasiswa Baru Penerima KIP-K Tahun 2025 yang pada tanggal 4 Februari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya, dengan jumlah pendaftar sampai pada 7 Februari 2025 (pukul 16.15 WIB) sebanyak 21.131 orang. 

- Tanpa KIP Kuliah, kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk meraih gelar sarjana semakin sulit. Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan antar-generasi.