Program Harga Gas Murah Berlanjut, Pebisnis Minta Volume Pasokan Konsisten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pebisnis menyambut baik keputusan pemerintah melanjutkan  program harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sejumlah sektor industri.

HGBT ditujukan ke tujuh sektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Kebijakan diberlakukan pada 2020 dengan harga gas 6 dolar AS per MMBTU dan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

Setelah berakhirnya kebijakan tersebut, tujuh kelompok industri itu kena tarif Harga Gas Regasifikasi dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN sebesar 16,77 dolar AS per MMBTU dari 1 Januari sampai 31 Maret 2025.

Di rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025), pemerintah menyepakati keberlanjutan program HGBT untuk sektor industri tertentu.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan keputusan tersebut akan meningkatkan daya saing industri keramik.

Edy bilang, komponen biaya produksi terbesar adalah biaya energi gas yang kurang lebih sekitar 30 hingga 32 persen dari total biaya produksi.

"Asaki mengharapkan segera diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM (PermenESDM) yang akan mengatur besaran harga dan volume gas dalam bulan Januari ini," kata dia dikutip Senin (27/1/2025).

Edy bilang, ada kemungkinan keijakan harga gas murah ini akan dinaikkan dari 6 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar as per MMBTU.

Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari yang didapat industri beberapa tahun ke belakang, di mana menurut Edy harga gas telah menjadi 6,5 dolar AS per MMBTU sejak Mei 2023.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Penjualan Harga Gas Murah untuk Industri Tertentu 

ASAKI tidak keberatan jika HGBT naik menjadi 7 dolar AS per MMBTU, tetapi ia meminta agar pemerintah memperhatikan realita di lapangan.

Dia minta pasokan volume gas sesuai dengan kebutuhan gas industri yang tercantum dalam peraturan berlaku.

"Kebijakan HGBT tersebut harus diimplementasikan sepenuhnya di lapangan, pasokan volume gas harus sesuai dengan kebutuhan gas industri yang tercantum di dalam isi KepmenESDM," ujar Edy.

Selama ini pasokan gas oleh PGN tidak sesuai dengan volume alokasi gas dengan pemberlakuan Alokasi Gas Untuk Industri Tertentu (AGIT) sebesar 60-70 persen di Jawa Barat dan AGIT 70-75 persen di Jawa Timur.

Baca juga: Pengusaha Keramik Bersurat ke Prabowo, Minta Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan

Menurut dia, PGN kerap beralasan kekurangan pasokan gas dari sisi hulu. Untuk Januari-Maret 2025, PGN membatasi pasokan menjadi 45-50 persen dengan harga yang dikenakan sebesar 16,77 dolar AS per MMBTU.

Edy menilai, jika kenaikan harga gas murah menjadi 7 dolar AS per MMBTU masih disertai dengan kebijakan yang diberlakukan PGN, bisa dipastikan tujuan dari kebijakan perpanjangan HGBT tidak terwujud.

Kebijakan HGBT ini diterapkan agar daya saing industri dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"ASAKI meminta atensi khusus dari Pemerintahan Prabowo untuk mencarikan solusi bagi PGN yang selama ini telah memberatkan industri," ucap Edy.

Iamenekankan perjuangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan sia-sia jika penerapan kebijakan AGIT dengan harga 16,77 dolar AS per MMBTU masih berlaku.

Harga 16,77 dolar AS per MMBTU itu 2,5 kali lipat lebih mahal dibanding dengan HGBT.

"Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, tingkat utilisasi produksi industri akan tergerus karena tidak bisa berdaya saing," pungkas Edy.

Keberlanjutan program HGBT diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan.

Menurut Airlangga, pemerintah masih menyempurnakan regulasi mengenai perpanjangan program subsidi gas industri tersebut.

"Itu (HGBT) nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri. Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kita sempurnakan regulasinya," kata dia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan para menteri terkait sebenarnya sudah sepakat soal kelanjutan program HGBT tapi ia belum bisa mengungkapkan isi kesepakatan tersebut.

"Kami sudah sepakat beberapa substansi dari HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang," katanya.

"Sudah ada kesepakatan dan insyallah keputusannya baik," pungkasnya.

Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Agus Gumiwang sebelumnya pernah menyampaikan kebijakan HGBT penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat," tutur Agus di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan tiga 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia, sebesar 17,18 persen dan pertumbuhan4,84 persen

Nilai ekspornya di 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.

"Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya," ucap Agus.

"Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT," jelasnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT.

Rinciannya, industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan).

Jika ditotal, terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

"Realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT," ungkap Agus.

"Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT-nya," lanjutnya.

Manfaat HGBT di industri keramik, yang mampu meningkatkan produksi dan menduduki peringkat keempat produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke delapan di tahun 2019.

Di 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.