Sudah Duluan Dibentuk Kemendag, Cak Imin Dianggap Offside Soal Pembentukan Satgas Impor

Menurut Cak Imin, banjir produk impor dapat berdampak terpuruknya produk lokal. Dia mencontohkan barang impor ilegal yang memenuhi pasar lokal.

"Banjirnya impor ini mengerikan, sehingga barang-barang produk lokal ini terpuruk gara-gara ada yang impor tanpa beban pembiayaan pajak misalnya, atau ilegal impor yang membanjir," tuturnya.

Satgas akan berkoordinasi denga semua kementerian di bawah Kemenko PM dan akan menangani masalah impor yang berlebihan.

"Semua kementerian dalam koordinasi Kementerian PM bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini," kata Cak Imin.

Evaluasi Kebijakan Lartas dan Ancaman Produk China

Andry juga mengatakan perlunya evaluasi kebijakan lartas mengingat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sarat kepentingan tertentu.

“Termasuk instrumen lartas kita seperti Permendag 8 yang diakui bahwa bukan Mendag (saat itu) yang merubahnya. Ini berbahaya bagi industri domestik dan para pelaku UMKM," ucap Andry.

Andry mengingatkan bahwa 2025 adalah tahun krusial karena akan terjadi perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan China.

Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden AS akan memberlakukan kebijakan menaikkan tarif masuk produk asal China hingga 60 persen.

Bahkan, kebijakan tarif itu juga akan diberikan kepada Vietnam yang memberikan sumbangan defisit perdagangan besar kepada AS.

“Ingat, tahun depan babak baru perang dagang. Indonesia bisa saja semakin dibanjiri produk dari China, bahkan tidak mungkin dari Vietnam juga karena mereka akan kehilangan pasar AS," tutur Andry.

Kemampuan China yang tidak mampu menyerap produk yang dihasilkan terjadi akibat perlambatan permintaan domestik di Negeri Tirai Bambu tersebut.

China diprediksi akan mengincar pasar-pasar baru dan bila tidak diwaspadai, maka mereka akan semakin banyak membuang produknya ke pasar Indonesia.

Menurut Andry, tidak ada waktu banyak untuk menciptakan ekosistem industri domestik yang sehat dan menghadirkan koordinasi lintas kementerian yang baik.

Jika tidak, pelaku industri akan terus merugi dan pasar domestik akan dikuasai produk impor.

“Kita saat ini berkejaran dengan waktu. Tidak perlu ada lagi ketidaksinkronan kebijakan dan minimnya koordinasi antar kementerian," jelas Andry.

"Jika hal ini tidak terselesaikan maka konsekuensinya adalah kerusakan ekosistem industri domestik," katanya.

Implikasinya tentu akan semakin banyak lagi pekerja yang di PHK dan menganggur ke depannya," pungkas Andry.