Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen: Buruh Tak Puas, Jauh dari yang Diinginkan
Kenaikan upah minimum nasional 6,5 persen oleh pemerintah jauh lebih rendah dari usulan ASPEK yaitu sebesar 20 persen.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Choirul Arifin

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen.
Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan ASPEK yaitu sebesar 20 persen.
"Tentu angka 6,5 persen itu masih jauh dari apa yang kami minta, apa yang kami inginkan. Kalau awal kami sudah menyampaikan (usulan kenaikannya sebesar) 20 persen," kata Mirah kepada Tribunnews, Jumat (29/11/2024).
Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah.
Ia mengatakan kenaikan 6,5 persen ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah.
Contohnya seperti penurunan harga pangan dan sembilan bahan pokok (sembako) sebesar 20 persen.
Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah.
Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5 persen ini juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah.
Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5 persen itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak.
"Bagi kami, 6,5 persen masih belum layak bagi kehidupan para pekerja buruh," ujar Mirah.
Ia kemudian mencontohkan upah minimum provinsi Jakarta saat ini yang sebesar Rp 5 juta. Dengan kenaikan 6,5 persen pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp 300 ribu.
Baca juga: Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen Lebih Tinggi dari Usulan Menaker
Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik.
Menkeu Janji Tak Ada Kenaikan Pajak di 2026, Serikat Buruh Harap Kebijakan Pemerintah Konsisten |
![]() |
---|
Presiden KSPSI Andi Gani Jaga Perjuangan yang Ditinggalkan Pahlawan Buruh Marsinah |
![]() |
---|
Buruh Sampaikan Tuntutan RUU Perampasan Aset ke Prabowo di Istana, Begini Jawaban Presiden |
![]() |
---|
Sah, Pemerintah Resmi Dirikan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK |
![]() |
---|
Buruh KSPSI Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Pasca Aksi Unjuk Rasa di Jakarta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.