Apindo: Kabinet Gemuk Prabowo, Birokrasi Kurang Efisien Bisa Pengaruhi Iklim Usaha

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet "gemuk" yang akan dipimpin Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto menyita perhatian pengusaha.

Prabowo berencana mengangkat 49 menteri dan 59 wakil menteri.

Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan era Presiden Joko Widodo yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Baca juga: Lokasi 13 Panggung Rakyat Sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai potensi dampak dari kabinet "gemuk" ini dapat memicu terjadinya birokrasi yang tidak efisien.

Birokrasi yang tidak efisien dapat berujung pada menurunnya daya saing dan iklim investasi di Indonesia.

Shinta menyebut keberadaan banyak kementerian dan pejabat tinggi sering mengarah pada birokrasi yang berat dan rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

"Risiko ini sangat nyata dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah presiden terpilih  karena akan memiliki konsekuensi terhadap efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional," kata Shinta kepada Tribunnews, Jumat (18/10/2024).

Indonesia, yang menurut Shinta telah lama dikenal dengan birokrasi yang rumit, seringkali menghadapi masalah seperti overlapping kewenangan antar kementerian.

Lalu, isu inkonsistensi antar kementerian/lembaga juga masih sering ditemukan, sehingga Shinta menegaskan pentingnya melakukan reformasi birokrasi.

Baca juga: Kabinet Prabowo Kalahkan Jumlah Menteri AS dan China, Anggaran Bakal Membengkak Dua Kali

"Pembenahan atau reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple, dan efisien dari sisi burden dan cost of compliance-nya," ujar Shinta.

Meskipun ada risiko, Shinta memandang dengan pengelolaan yang tepat, kabinet yang "gemuk" dapat menciptakan birokrasi yang lebih fokus dan efisien.

Dia mengidentifikasi empat aspek kunci yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut.

Pertama, ada kejelasan terkait Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama.

Tugas masing-masing kementerian atau pejabat tinggi perlu memiliki KPI yang jelas.

Tugas ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional.

Hal itu agar birokrasi usaha atau investasi di dalam negeri tidak simpang siur, menciptakan ketidakpastian, ketidakpercayaan pasar, atau menciptakan celah korupsi.

Kedua, ada mekanisme kontrol, khususnya insentif dan disinsentif yang jelas dan tegas dari Prabowo.

"Presiden Terpilih 'memaksa' kementerian/lembaga dan pejabat tinggi terkait untuk saling berkoordinasi dan tidak saling mensabotase karena kepentingan-kepentingnan yang berseberangan," ucap Shinta.

Ketiga, perlu adanya interkonektivitas, harmonisasi, sinergitas kebijakan, dan proses birokrasi yang baik di antara semua kementerian/lembaga.

Menurut Shinta, interkonektivitas dan sinergitas dapat menghilangkan atau meminimalisir duplikasi birokrasi.

"Khususnya untuk perizinan usaha yang memerlukan dokumen-dokumen yang relatif sama dari pelaku usaha/investor," tutur Shinta.

Keempat, ada pengawasan yang ketat dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden dinilai perlu untuk mengatasi masalah birokrasi yang menghambat izin usaha.

"Khususnya bila ada birokrasi yang overlapping, conflicting, atau mandek di lapangan," jelas Shinta.

Shinta berharap Prabowo dapat memberi perhatian khusus pada empat aspek tersebut dan melanjutkan reformasi birokrasi yang telah ada.

Dia menekankan pentingnya peningkatan digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data, sehingga mendukung tujuan reformasi nasional.

"Digitalisasi birokrasi agar tetap sejalan dengan tujuan reformasi nasional, yaitu birokrasi yang lebih transparan, clear/jelas, simple, seamless, efisien, dan business friendly," pungkas Shinta. 

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).