Indef dan HIPMI Sarankan Pemprov Papua Tengah Beri Perhatian Sektor Pendidikan serta Kesehatan
Kontribusi pajak yang besar tersebut didorong dari aktivitas pertambangan dan penggalian yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika.
Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan sektor pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian besar dalam pembangunan di Papua Tengah.
Masukan Indef ini disampaikan menyusul laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang mencatat hingga Agustus 2024 Provinsi Papua Tengah menjadi kontributor tertinggi untuk pajak per Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam laporan tersebut, kontribusi pajak yang besar tersebut didorong dari aktivitas pertambangan dan penggalian yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika.
Total penerimaan pajak Pemprov Papua Tengah mencapai Rp 5,37 triliun atau sekitar 53,27 persen dari target yang telah ditetapkan.
Baca juga: Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Pakar: Menterinya Harus Paham Pajak dan Fiskal
"Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mencerdaskan masyarakat sekitar, lalu memberikan akses pekerjaan agar mendapat income dan sejahtera, dan menyehatkan masyarakat sekitar," ujar Esther kepada wartawan belum lama ini.
Esther menyebut ada enam sektor yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Papua Tengah.
Pertama, pertambangan dan penggalian. Kedua, konstruksi. Ketiga, perdagangan. Keempat, transportasi dan pergudangan. Kelima, informasi dan komunikasi. Keenam, pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial.
"Maka, yang harus didorong lagi adalah sektor pendidikan dań kesehatan yang kontribusinya relatif kecil terhadap perekonomian," kata Esther.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan Pemprov Papua Tengah sudah sepantasnya untuk memanfaatkan kontribusi PTFI secara maksimal.
Menurut Anggawira, Papua Tengah juga bisa memanfaatkan pajak dari PTFI untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.
"Di samping itu, untuk penanganan masalah kesehatan dan sanitasi, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO) itu.
Anggawira menambah sebagai daerah otonomi baru, Papua Tengah memang perlu berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Di sisi lain, kata dia, PTFI bisa berkontribusi lebih dengan mengembangkan program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM).
Sebagai contoh, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja, khususnya di sektor non-pertambangan, akan membantu menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
"Pemprov Papua Tengah sebaiknya memprioritaskan sektor yang dapat mendiversifikasi ekonominya agar tidak terlalu bergantung pada pertambangan," kata Anggawira.
World Clean Up Day 2025, Budi Luhur Cakti Dorong Budaya Peduli Lingkungan Bebas Sampah |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Halaman 134: Praktik Berpancasila |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Hal 132: Karakteristik Wilayah |
![]() |
---|
Duta Besar Uni Eropa: Pendidikan Jadi Pilar Utama Bangun Masa Depan ASEAN |
![]() |
---|
Cara Lapor Diri PPG Guru Tertentu Tahap 3 Tahun 2025 di LPTK dan Daftar Berkas yang Diunggah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.