Pendidikan GOTAG
INDEF
Berita
-
Cegah Gangguan Stabilitas Keuangan, DPR Diminta Segera Seleksi Pimpinan LPS
Kevakuman kepemimpinan di LPS akan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
-
Reshuffle Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani Diganti Ketua LPS Purbaya, Ini Kata INDEF
Fadhil Hasan menyatakan, Purbaya Yudhi Sadewa belum memiliki pengalaman secara langsung dalam mengelola fiskal ekonomi.
-
Demonstrasi Besar di Indonesia Disebut Jadi Tanda Chilean Paradox, Apa Itu?
Maraknya aksi demonstrasi di seluruh Indonesia belakangan ini disebut sebagai tanda atau gejala Chilean paradox atau paradox Cile di tanah air.
-
Indef Dorong Diversifikasi Ekonomi Syariah dalam RAPBN 2026
Pemerintah perlu melakukan optimalisasi industri fesyen dan kosmetik halal yang mampu menjadi brand global.
-
Pengelolaan Dana Haji yang Optimal Bisa Dorong Pembangunan Ekonomi Umat, Ini Tantangannya
Pengelolaan dana ibadah haji dan umrah di Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat.
-
Ekonom Pertanyakan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS 5,12 Persen, Tidak Ada Momentum Ramadan
Ekonom INDEF mempertanyakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen.
-
INDEF Nilai Tindakan PPATK Blokir Rekening Tidak Aktif Bisa Buat Masyarakat Enggan Menabung
INDEF menyebut langkah PPATK blokir rekening dormant atau tidak aktif bisa memicu masyarakat enggan menabung di bank.
-
Ekonom INDEF Sebut Tindakan PPATK Blokir Rekening Tidak Aktif Terlalu Ekstrem dan Gegabah
Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK sebagai kebijakan ekstrem.
-
Indef Beberkan Tiga Strategi Hadapi Tarif Trump, Pemerintah Diminta Contoh Vietnam
Komoditas Indonesia yang diekspor ke Eropa tidak jauh berbeda dengan ekspor ke Amerika.
-
Ekonom Esther Minta Seleksi Dewan Komisioner LPS Berdasarkan Kompetensi dan Pengalaman
Esther mengatakan dalam rekrutmen dan asesmen di tubuh LPS, memang sudah seharus berdasarkan kompetensi dan integritas.
-
Ekonomi RI Genting, Saatnya Bertindak Nyata dan Berani
Laporan INDEF yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam situasi “genting” seharusnya tidak diabaikan.
-
Indef: Sektor Ketenagalistrikan Jadi Solusi Strategis Hadapi Krisis Energi Global
Pemerintah perlu mendorong diversifikasi sumber energi dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor ketenagalistrikan.
-
Pemerintah Getol Cari Utang Baru Sejak Awal 2025, Ada Potensi Gejolak Ekonomi di Semester II 2025?
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan SBN sebesar Rp 413,97 triliun.
-
DPR Usul Pemerintah Cari Solusi terkait Boikot Produk Afiliasi Israel yang Bisa Berimbas PHK Massal
Komisi VII DPR minta pemerintah memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat tentang dampak ekonomi dari aksi boikot produk terafiliasi Israel
-
Imbas Perang Dagang, INDEF Sebut Investor Pindah Investasi ke Mata Uang Selain Dolar AS
dolar AS kini justru melemah di pasar mata uang, jika dibandingkan dengan mata uang lain seperti Euro bahkan Yen.
-
AS Umumkan Kebijakan Tarif, Indef: Pemerintah RI Perlu Negosiasi Perdagangan dengan Trump
Indef menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).
-
Kesiapan SPKLU untuk Mudik, INDEF: Meningkatkan Animo Kendaraan Listrik di Indonesia
Masyarakat juga memerlukan informasi yang memadai tentang lokasi SPKLU agar mereka tidak merasa cemas kehabisan daya saat di perjalanan.
-
Pengamat: Kewajiban Menyimpan 100 Persen Devisa Hasil Ekspor di Dalam Negeri Bisa Perkuat Rupiah
Kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat meningkatkan devisa negara dan memperkuat nilai tukar rupiah.
-
Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan
Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.
-
Terapkan OSS, Pemerintah Keluarkan 15,3 Juta Izin Usaha dalam Enam Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya mempermudah proses perizinan.
