Pemerintah Perlu Punya Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum di Daerah
Menurut Djoko Setijowarno, kualitas layanan transportasi umum di daerah masih jauh di bawah Jakarta.
Pembahasan soal alokasi anggaran perlu melibatkan lintas sektoral, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Pertamina Ogah Jual Pertalite di SPBU Dekat Pemukiman Orang Kaya dan Tak Dilalui Transportasi Umum
"Kementerian Dalam Negeri yang kami ketahui juga sudah mengupayakan ada beberapa ketentuan terkait berapa persen yang harus dialokasikan," ucap Adita.
Ia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya anggaran.
"Jadi pada prinsipnya sih kami sangat setuju, apalagi ini dalam rangka bagaimana transportasi betul-betul bisa sampai ke ujung, dalam arti di hilir ini betul-betul nanti bisa dinikmati masyarakat dan yang penting langgeng, berkelanjutan," tutur Adita.
"Jadi tidak sekali diluncurkan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian karena tidak ada alokasi anggaran, itu tidak bisa berjalan lagi," pungkasnya.
Tujuh Langkah Transformasi, Jakarta Ditarget Masuk 10 Besar Transportasi Publik Dunia |
![]() |
---|
Skema Layanan Transportasi Umum saat Demo Buruh Hari Ini di Jakarta, KRL Berpotensi Ditutup |
![]() |
---|
Eks Pimpinan KPK Soroti Langkah KPK Periksa Gubernur Kalbar dalam Kasus Jalan Mempawah |
![]() |
---|
Pengalihan Transfer ke Daerah Jadi Momentum Pemerintah Daerah Lakukan Inovasi Fiskal |
![]() |
---|
Arus Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR Lumpuh, Warga Sulit Cari Transportasi Umum untuk Pulang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.