Badai PHK
Banyak Tak Lapor, Serikat Pekerja Sebut Buruh Terkena PHK Sejak Januari 2024 Mencapai 62 Ribu Orang
Banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, hal ini berpengaruh dengan data yang digunakan oleh pihak Kementerian.
Melambungnya harga pangan dan kebutuhan dasar yang tidak tekendali sejak tahun 2021 naik rata-rata sekitar 20 persen, dan sampai saat ini tetap tidak bisa tekendali.
Kebijakan politik upah murah ini terbukti membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, ini bisa berakibat tidak baik untuk kita berbangsa dan bernegara.
Tak hanya sampai disitu, bergesernya revolusi industri 4.0 dan kini menjadi 5.0 yang kurang diantisipasi oleh pemerintah, turut memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan pekerja
Diketahui, seiring berjalannya kemajuan industri, kecerdasan buatan telah menggeser keberadaan buruh.
"Dimana banyak tenaga manusia diganti dengan mesin (otomatisasi) yang menambah penyebab pekerja kehilangan pekerjaan, kalaupun ada yang bekerja status mereka bukan sebagai karyawan tetap, tapi sebagai pekerja kontrak, harian lepas, dimana setiap saat bisa di putus kontraknya tanpa mendapat pesangon," pungkasnya.
Badai PHK
Kapolri Lepas 1.575 Buruh Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja untuk Bekerja Kembali |
---|
PHK Januari-Juni 2025 Naik, Wamenaker: Kondisi Global Sedang Tidak Baik-baik Saja |
---|
Pengusaha Curhat ke Wamenker Noel: Saya Setiap Hari Ditanyain PHK, Bagaimana Penyelesaiannya Pak? |
---|
Serikat Pekerja Catat Sudah Ada 78 Ribu Orang di PHK, Tiga Kali Lipat dari Data Kemnaker |
---|
Pemerintah Disebut 'Cuek' Soal Nasib Pekerja Meski Sudah Banyak di PHK, Pengusaha Ungkap Hal Ini |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.