Pemerintah Petakan Sektor-sektor Potensial untuk Dorong Investasi Hijau di Daerah
BKPM melakukan pemetaan potensi sektor-sektor dalam mendukung masuknya investasi hijau.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyambut baik upaya LTKL yang telah menyelenggarakan Sustainable District Outlook.
“Sebagai mitra strategis ini tentu sejalan dengan apa yang dilakukan Apkasi dan kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten anggota Apkasi untuk juga berkomitmen dan melakukan atau mereplikasi upaya yang serupa sesuai dengan karakteristik kabupaten masing-masing, menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Kepala Sekretariat LTKL Ristika Putri Istanti menambahkan, bahwa tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
LTKL yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan
Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.
Di antaranya 361.309,61 hektar lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria.
Selain itu, 78.421,31 hektar lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
“Di sisi lain, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs,” urainya.
Tiga Jenis Perizinan Direvisi, Begini Penjelasan Wamen Investasi Todotua Pasaribu |
![]() |
---|
RI Bidik Investasi di 9 Sektor, Mulai dari Kelanjutan Pembangunan IKN Hingga Pendidikan Vokasi |
![]() |
---|
Indonesia Kurang Atraktif, Investor Lebih Tertarik ke India |
![]() |
---|
Cara Daftar UMKM Online, Dapatkan NIB dan Izin Usaha Mudah dari HP |
![]() |
---|
Kepala BKPM Gandeng Kapolri Minta Preman dan Ormas Penganggu Investasi Ditumpas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.