Optimalisasi Gas Bumi, Industri Berharap Terciptanya Kesepakatan Lintas Sektor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penguatan koordinasi serta kesepahaman lintas sektor mutlak diperlukan dalam rangka optimalisasi gas bumi di dalam negeri.

Hal ini perlu segera dijalankan supaya kebutuhan industri pengguna sumber energi ini bisa terpenuhi dan pada saat yang sama mata rantai industri migas tetap terjaga.

Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan, hal terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan kepastian harga agar keberlangsungan serta keberlanjutan produksi tetap terjaga.

Pihaknya menyadari konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi. Salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad kepada wartawan saat menghadiri Forum Gas Bumi 2024 ditulis Jumat (21/6/2024).

Program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU, kata Achmad, satu sisi memang sangat bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi.

Meski begitu di sisi lain pada saat yang sama negara harus menyubsidi ke sektor hulu migas sehingga produksinya akan sangat tergantung ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri.

Selain itu, di sisi lain lagi yaitu midstream dan downstream sebagai pihak pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, harga tersebut juga tidak mencapai nilai keekonomian.

Situasi ini yang menciptakan ketidakpastian akan pasokan sehingga pada akhirnya juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun.

Baca juga: 265 Perusahaan Nikmati Kebijakan HGBT, Kementerian ESDM: Pasokan Gas Masih Sulit

"Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegasnya.

Achmad berharap segera ditentukan skema yang pasti dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan koodinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan juga industri pengguna gas bumi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, pada kesempatan yang sama menegaskan koordinasi lintas sektor tersebut sangat penting supaya terwujud keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun.

Termasuk industri pengguna gas bumi yang tidak akan diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga.

Baca juga: Tiga Kementerian Bahas Kelanjutan Nasib Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri

”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Pada program HGBT, misalnya, Komaidi menjelaskan Kementerian Perindustrian terus mendorong supaya kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah.

Sebaliknya, pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.

Begitu juga Kementerian ESDM menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan terdapat industri lain yang kian terganggu mata rantainya.

”Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” kata Komaidi.

Salah satu acuan terdekat terkait pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan dan optimalisasi gas bumi adalah Thailand.

”Pemerintah Thailand menjamin adanya marjin yang layak untuk semua elemen mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, badan usaha pengelola infrastruktur sampai ke pembelinya. Ada jaminan pasokan,” ujar Komaidi.