Ada Kabar IKN Nusantara di Kalimantan Timur Batal, Kominfo Berikan Faktanya

"Sehingga, nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN Nusantara itu bisa terwujud dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah merasa terhomat pihaknya dapat diajak bekerja sama dengan Otorita IKN.

Ridha paham bahwa dalam membangun Nusantara diperlukan modal yang besar.

"Tapi sebetulnya, lebih penting dari modal itu adalah bagaimana kita bisa membangunnya dengan bijaksana dan smart dan dengan hasil yang baik dan teknologi yang tinggi," kata Ridha.

Baca juga: Formasi CPNS Kemenag 2024: Guru, Penghulu hingga Penempatan IKN

"Nah, dengan pengalaman kami, siapa tahu kami bisa membantu pembangunan Ibu Kota Negara [Nusantara] dengan lebih cepat dan lebih baik," pungkasnya.

Adapun penandatanganan kerangka kerjasama dengan INA ini juga merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Jokowi agar INA dapat memfasilitasi Otorita IKN dalam merealisasikan investasi asing di IKN.

Sebagai informasi, Indonesia Investment Authority adalah Lembaga Pengelola Investasi Indonesia yang diberi mandat untuk meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan Indonesia dan membangun kekayaan negara untuk generasi mendatang.

INA melakukan kegiatan investasi dan berkolaborasi dengan institusi investasi terkemuka global dan domestik.

Kolaborasi dilakukan pada sektor-sektor yang memperkuat keunggulan Indonesia dan memberikan imbal balik yang optimal dengan risiko terukur.

Selama tiga tahun terakhir, INA telah membangun hubungan yang kuat dengan investor di berbagai belahan dunia.

Hubungan yang dijalin diklaim telah menghasilkan komitmen dan penyaluran investasi yang signifikan.

Hingga kini, INA bersama mitra investasinya telah melakukan investasi lebih dari 3,2 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp 50 triliun.

Sikap Prabowo Subianto 

Calon presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan dukungan serta komitmennya untuk melanjutkan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan wawancara eksklusif dengan media Al-Jazeera dan diunggah di YouTube Al Jazeera English pada Minggu (12/5/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan untuk memindahkan ibu kota Indonesia pada dasarnya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno.