Penanganan Truk ODOL Tak Bisa Dilakukan Hanya oleh Kementerian Perhubungan
Problem truk ODOL dinilai multi kompleks, karena penanganannya menyangkut masalah sosial, ekonomi, penegakan hukum, tata ruang dan sebagainya.
lihat foto
Dalam penanganan masalah ODOL ini, Basuki menyarankan agar dilakukan seperti halnya dalam dalam penanganan banjir. Di mana, masalahnya baru bisa selesai jika juga melibatkan semua pihak-pihak terkait.
“Kalau hanya kami saja nggak akan bisa selesai. Harus ada KLHK, ada yang lain,” tuturnya.
Baca juga: Apindo Desak Ada Kajian Lintas Kementerian Bahas Kebijakan Zero ODOL
Menurut dia, menangani masalah truk ODOL seperti menangani banjir. Harus melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk Komisi-Komisi lain di DPR yang terkait.
"Saya ingin mengusulkan untuk ada yang rutin membicarakan, bikin rapat gabungan di DPR ini, ini kalau saran kami. Jadi mengundang Komisi yang membawahi perdagangan dan perindustrian. Karena sampai sekarang yang minta untuk di relaksasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,” ungkapnya.
Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat menangani truk ODOL seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah truk ODOL ini tidak bisa terselesaikan.
“Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.
| Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Keselamatan Angkutan Umum saat Libur Maulid Nabi |
|
|---|
| Kementerian Perhubungan Dapat Tambahan Anggaran Rp 2,74 Triliun untuk Belanja Pegawai dan Barang |
|
|---|
| Angkutan Barang akan Dibatasi selama Libur Maulid 2025, Ini Jadwal dan Daftar Ruas Jalannya |
|
|---|
| Kementerian Perhubungan Bentuk Satgas Atasi Persoalan Kendaraan ODOL |
|
|---|
| 2.500 Warga Pati Kirim Surat ke KPK, Rela Bayar Rp 14 Ribu ke Kantor Pos |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.