Kelakar Arief Prasetyo: Bapanas Disebut Ratusan Kali di Sidang Sengketa Pilpres, Saya Bukan Partisan

"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," bebernya.

Bantuan ini, jelas Airlangga, disalurkan melalui Badan Pangan Nasional.

Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa pembagian beras 10 kg untuk enam bulan, tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Badan Pangan Nasional bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini berujar, pada 2023, Badan Pangan Nasional diberi anggaran Rp 10,2 triliun.

Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023.

"Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Badan Pangan Nasional diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan," ujar Sri Mulyani.

Namun, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran Badan Pangan Nasional justru merosot 30 persen dibandingkan 2023.

Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.