Kelakar Arief Prasetyo: Bapanas Disebut Ratusan Kali di Sidang Sengketa Pilpres, Saya Bukan Partisan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi berkelakar soal kantornya yang disebut beberapa kali dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK).

Arief mulanya menjelaskan konsep pentahelix, di mana media merupakan salah satu yang ada di dalamnya.

Jadi, Badan Pangan Nasional dinilai harus terus menjalin komunikasi dengan berbagai unsur yang terdapat di konsep tersebut, termasuk media.

"Hari ini kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga, dengan stakeholder pangan, dan teman-teman media, ya sudah selesai kita," katanya dalam acara Halalbihalal Badan Pangan Nasional bersama media di Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Ekonom Senior Dradjad Wibowo Nilai Lemahnya Basis Tuduhan Politisasi Bansos

Arief kemudian baru menyinggung soal Badan Pangan Nasional yang disebut ratusan kali sidang sengket Pilpres 2024 di MK.

Dia berkelakar, banyak berita populer soal Badan Pangan Nasional yang muncul setelah disinggung di sidang MK.

"Berita yang muncul itu berita yang populer-populer saja. Terbukti dengan Badan Pangan Nasional disebut ratusan kali dalam sidang MK," kata Arief diikuti tawa dari dirinya dan tamu yang hadir di ruangan.

Ia pun menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional bekerja secara profesional.

Arief mengatakan bahwa dirinya bukanlah partisan. Semua program, yang salah satunya bantuan pangan beras, sudah diprogramkan sejak lama.

"Jadi perlu diketahui teman-teman media semua, Badan Pangan Nasional mengerjakan pekerjaan secara profesional. Saya bukan partisan. Semua program yang ada itu memang sudah diprogramkan sejak lama," ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan pangan beras sudah ada sejak April 2023. Bukan diadakan ketika masa kampanye pilpres yang lalu saja.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan, misalnya, baru dimulai sesuai dengan kalender politik di Januari Februari 2024, itu mohon maaf tidak benar. 10 April 2023 kita sebenarnya sudah ada di sana (lokasi penyaluran bantuan pangan beras)," tutur Arief.

Sebagai informasi, nama Badan Pangan Nasional memang disebut beberapa kali saat sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menegaskan program bantuan sosial (bansos) adalah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino, gangguan rantai pasok global, dan daya beli masyarakat.

"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," bebernya.

Bantuan ini, jelas Airlangga, disalurkan melalui Badan Pangan Nasional.

Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa pembagian beras 10 kg untuk enam bulan, tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Badan Pangan Nasional bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini berujar, pada 2023, Badan Pangan Nasional diberi anggaran Rp 10,2 triliun.

Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023.

"Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Badan Pangan Nasional diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan," ujar Sri Mulyani.

Namun, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran Badan Pangan Nasional justru merosot 30 persen dibandingkan 2023.

Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.