Sabtu, 4 Oktober 2025

Puan Maharani Minta Atensi Presiden Jokowi Soal Kualitas Belanja Negara untuk Program Stunting

Puan kemudian menyinggung soal atensi Presiden Joko Widodo yang menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattaliti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara menyampaikan pidato yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan Puan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/Paripurna Tahun 2023 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Belanja negara saat ini masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," ujar Puan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/Paripurna Tahun 2023, Kamis (16/8).

Baca juga: Percepatan Penurunan Stunting Harus Dilakukan Serius untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puan kemudian menyinggung soal atensi Presiden Joko Widodo yang menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting.

Menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam upaya menurunkan angka stunting nasional.

Berdasarkan data total dari Rp 10 miliar anggaran hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan megara untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat.

Sebesar Rp 8 miliar sisanya hanya dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.

Puan berharap belanja negara pada tahun depan di kementerian/lembaga harus semakin berkualitas

"Di mana Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian/lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN,” tutur Puan.

“Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," imbuhnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu pun menegaskan alokasi anggaran haruslah manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved