Anggota Komisi VI DPR Dorong BUMN Terlibat dalam Pembangunan Proyek Ibu Kota Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mendorong BUMN berperan aktif dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat merespons keberhasilan BUMN Waskita Karya meraih beberapa kontrak terkait proyek baru IKN.

“Dengan dipercayanya BUMN untuk menggarap sejumlah bangunan di proyek IKN seperti Gedung Sekretariat Presiden, Mess Paspampres dan Bangunan Pendukung. Tentunya merupakan capaian atau keberhasilan yang layak untuk diberikan dukungan," ucap Darmadi.

"Mereka memiliki portofolio yang cukup bagus. Sejumlah pengalaman mereka torehkan dalam membangun seperti pengerjaan Wisma 46 Jakarta, Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Renovasi Masjid Istiqlal, Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Terminal 1, Terminal 2, & Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta," ungkap Darmadi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 47 Apartemen untuk ASN, TNI, Polri di IKN

"Sarana dan Gedung Bandara Kertajati Jawa Barat, Terminal dan Sarana Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah, Terminal Baru Bandara Minangkabau Padang Sumatera Barat, dan Renovasi Terminal 1 Juanda Jawa Timur," sambungnya.

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

Hal tersebut disampaikan Basuki usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (30/1/ 2023) kemarin.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu," ujarnya.

Basuki menargetkan pembangunan hunian tersebut bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.

Apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri PUPR menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," katanya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.