Senin, 6 Oktober 2025

Mudik Lebaran 2021

Ekonom Indef: Larangan Mudik Bikin Masyarakat Tidak Belanja, Ekonomi Tidak Mungkin Tumbuh

Bhima Yudhistira menilai keputusan larangan mudik oleh pemerintah bikin masyarakat tidak belanja

Editor: Sanusi
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
ilustrasi: Calon menumpang melaksanan tes GeNose-C19 untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid 19 sebelum melakukan perjalanan di Stasiun Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021). Kementerian Perhubungan berencana mewajibkan tes GeNose sebagai syarat perjalanan laut, udara dan KA selama periode mudik lebaran 2021. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

"Dampak sektor transportasi ke PDB harga berlaku hingga Rp 220,6 triliun. Angka ini relatif lebih tinggi dibanding kuartal sebelum momen mudik," pungkas Bhima.

Organda DKI Jakarta: Pemerintah Terlalu Cepat Putuskan Larangan Mudik

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai pemerintah terlalu dini memutuskan larangan mudik.

Sebab, pada pekan lalu Menhub Budi Karya Sumadi sempat mengatakan bahwa tak ada larangan mudik di tahun ini.

Baca juga: Mudik Dilarang Tapi Wacana Turis Asing Boleh Masuk, Pemerintah Diminta Tegas

"Terlalu dini melarang mudik sedangkan menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih? Harusnya disiapkan dulu aturan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang," ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).

Shafruhan menambahkan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat. Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan akan membuat ekonomi semakin runtuh.

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang Lagi, Bos Garuda Indonesia Sebut Masih Tunggu Aturan Pelaksanaannya

Ia mengungkapkan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pemotongan gaji sopir demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.

"Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-phk. Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit. Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan

Mudik sebagai sarana perbaikan ekonomi

Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.

"Mudik itu biar setahun sekali tapi dampaknya besar sekali bahkan skalanya nasional. Aktivitas bisnis dan perputaran uang sangat dipengaruhi banyaknya mobilitas penumpang dan moda transportasi yang bergerak. Kalau aktivitas orang lambat, ekonomi tidak pasti juga macet," kata dia.

Untuk itu, ia sangat berharap mudik bisa menjadi momen untuk menggerakkan kondisi yang terpuruk. Shafruhan menjelaskan bahwa mudik mampu menghasilkan perputaran uang dari kota ke desa.

"Sangat positif sekali kalau mudik tetap berjalan. Karena akan banyak desa yang akan terdampak secara rill dari mudik dan meningkatkan ekonomi," tutup Shafruhan.

Ketua Umum MTI: Pemerintah Harus Tegas Soal Aturan Larangan Mudik 2021

Pemerintah memutuskan untuk menghapus kegiatan mudik pada Idul Fitri pada tahun 2021.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved