Soal Kontroversi Beras Impor, Petinggi Bulog: Kami Hanya Menjalankan Kebijakan Kementerian
"Kami hanya menjalankan kebijakan, jadi seluruh regulasi ada di kementerian terkait. Ada banyak, sekitar sembilan kementerian, yang membawahi Bulog."
lihat foto
Laporan Reporter Kontan, Lidya Yuniartha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini tengah terjadi berbagai masalah di komoditas beras. Mulai dari harga beras yang melonjak tinggi, Bulog yang sulit menyerap beras, hingga impor beras yang diperdebatkan berbagai pihak.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, pemerintah pun terus berupaya menerapkan berbagai kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan.
Baca: Janji Hadirkan Saksi dari London, Jaksa Jemput Paksa Syahrini 2 April
Ketahanan pangan tersebut bisa dilihat dari tiga pilar yakni ketersediaan, keterjangkauan, hingga stabilitas harga.
Karyawan menjelaskan, Bulog merupakan badan yang ditugaskan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen.
Bertugas untuk menjaga ketahanan pangan, Karyawan menegaskan bahwa posisi Bulog hanya sebagai operator.
"Kami hanya menjalankan kebijakan, jadi seluruh regulasi ada di kementerian terkait. Ada banyak, sekitar sembilan kementerian, yang membawahi Bulog," ujar Karyawan, Rabu (21/3/2018).
Kata dia, ada sejumlah dasar hukum terkait pendirian dan pelaksanaan tugas Bulog. Ada UU No 19/2013 tentang BUMN, PP No 13/2016 tentang Perum Bulog, Perpres No 48/2018 tentang penugasan kepada Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, juga Inpres No 5/2015 yang mengatur tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Menurut Karyawan, semua regulasi tersebut diimplementasikan Bulog dalam berbagai hal.
Baca: Pesan SBY Ke Amien Rais: Kita Sudah Sama-Sama Tua, Hati-Hati Berbicara
Baca: Kronologi Penangkapan Sopir Taksi Online, Perampok Sales Wedding Organizer yang Tewas di Bogor
Baca: Dibekuk Polisi, Meterai Tempel Pun Dipalsu dan Dijual di E-Commerce Terkenal
Dalam hal ketersediaan, Bulog diberi tugas untuk melakukan pengadaan gabah dan beras. Harga beli pun sudah ditentukan harga beli dan kualitas.
HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp 3.700 per kg sementara harga beras Rp 7.300 per kg dengan kriteria yang telah ditentukan.
Baca: Nenek Alma Nyaris Jadi Tersangka Perkara Pencurian Pepaya Rp 7.500, Begini Faktanya
