Jumat, 3 Oktober 2025

SBY-Boediono Kehilangan Militansi Penegakan Hukum

Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai pemerintahan SBY-Boediono sudah kehilangan militansi dalam penegakkan hukum

zoom-inlihat foto SBY-Boediono Kehilangan Militansi Penegakan Hukum
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pimpinan KPK terpilih, Zulkarnaen (kiri) bersma anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menjadi pembicara pada acara bedah buku berjudul Perang-perangan Melawan Korupsi dan diskusi dengan tema melawan korupsi dengan Pimpinan KPK baru, di Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2011). Diskusi membahas peran KPK dalam pemberantasan korupsi dengan Pimpinan KPK yang baru. (tribunnews/herudin)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai pemerintahan SBY-Boediono sudah kehilangan militansi dalam penegakkan hukum.

Hal itu, kata Bambang mengacu pada obral grasi dan remisi yang diberikan kepada terpidana narkoba. Selain itu, kata Bambang, sikap minimalis pemerintah melihat lambannya proses hukum sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik seperti Bank Century dan Mafia Pajak.

"Pemerintah SBY tidak militan lagi dalam memerangi korupsi dan kejahatan narkoba di negara ini," kata Bambang dalam peluncuran buku "Republik Galau" di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Untuk itu, lanjut Bambang,  tidak mengherankan jika pemerintah pun tampak minimalis pula menyikapi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya khawatir, sikap minimalis itu disebabkan oleh tersanderanya Pemerintah saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa ada pejabat tinggi negara saat ini yang diduga terlibat kasus Bank Century," katanya.

Bambang juga melihat negara tidak tampil menengahi sengketa dan bentrok berdarah yang sulit dihindari. "Rakyat sering mempertanyakan peran dan kehadiran negara di tengah rangkaian konflik yang bermuara pada sengketa agraria," katanya.

Ia mengatakan dalam sejumlah kasus, bentrok berdarah tak terhindarkan karena rakyat merasa alar-alat negara tidak independen dan cenderung berpihak pada pemodal besar.

"Kalau rakyat sudah mempertanyakan peran dan kehadiran negara, sudah barang tentu kinerjanya pun patut diragukan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved