Bambang Soesatyo Lebih Memercayai Testimoni Antasari Azhar

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Salah seorang anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo meyakini terkait jumpa pers khusus yang dilakukan oleh Presiden SBY atas pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar tentang petemuan 8 Oktober 2008 lalu.

"Kalau sekarang Presiden SBY merasa penting untuk menanggapi testimoni Antasari, menurut saya justru makin membuat publik tambah yakin, bahwa kekuasaan terlibat dalam rangkaian peristiwa. Mulai dari perencanaan, penyusunan peraturan dan UU sebagai bungkus agar kebijakan tersebut seolah didasari aturan dan perundang-undangan serta memiliki alasan yang kuat dengan memanfaatkan situasi krisis keuangan global hingga pelaksanaan eksekusinya," kata Bambang dalam rilisnya, Rabu (15/8/2012).

Bambang menjelaskan, sebelum agenda mem-bailout century, ada dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa tersebut. Yakni, usaha menyuntik atau menyelamatkan Bank INdover di Belanda Rp.4,7 triliun dan 'blanked garante" dengan biaya sekitar Rp.300an triliun. Namun keduanya gagal.

"Penyelamatan Bank Indover gagal karena ditolak DPR. Sedangkan blanked garante ditolak Wapres Jusuf Kalla. Jadi, masuk diakal kalau pertemuan yang dipimpin SBY dan menjadi testimoni Antasari, JK tidak hadir. Sebab, jika hadir, bisa jadi kasus Bank Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pasca reformasi tidak akan pernah ada," Bambang menegaskan.

Sebelumnya, Presiden SBY melakukan jumpa pers khusus terkait testimoni yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Presiden SBY menegaskan, pertemuan 9 Oktober 2008 tidak membahas mengenai bailout Bank Century. Ditegaskan juga, pertemuan 9 Oktober 2008 dilakukan adalah untuk mengantisipasi krisis yang terjadi saat itu.

"Saya katakan malam ini dihadapan Allah SWT bahwa sama sekali tidak ada. Tidak ada yang menyinggung Bea Cukai. Apalagi membahasnya yang dinamakan bailout Bank Century," tegas SBY dalam konferensi pers di Istana Negara.

Menurut SBY, saat pertemuan itu, dirinya sendiri memimpin pertemuan 9 Oktober 2008. Pertemuan itu, adalah pertemuan lanjutan dari sebelumnya tanggal 6 oktober di Setneg yang dihadiri jajaran kabinet Indonesia bersatu I, Kadin, Ekonom, dan media massa. Tanggal 9 Oktober sendiri Presiden mengundang penegak hukum dan auditor.