Imbauan Mundur SBY Ditujukan ke Menteri Nyambi Ketum Parpol
PKS menangkap imbauan mundur yang dilontarkan Presiden SBY ditujukan ke menteri yang merangkap jabatan ketua umum partai politik
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKS menangkap imbauan mundur yang dilontarkan Presiden SBY ditujukan ke menteri yang merangkap jabatan ketua umum partai politik (parpol).
Sebab, tidak bisa dihindari para ketua umum (ketum) parpol yang duduk di kabinet harus bertanggung jawab kepada partai menjelang pemilu.
"Menurut saya, itu (imbauan mundur) diarahkan ke menteri-menteri yang menjadi ketua umum parpol," ujar Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, Kamis (19/7/2012) malam.
Permintaan mundur bagi menteri yang tak becus membagi energi di pemerintahan dan parpol ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato pengantar Rapat Kabinet di Istana Negara hari ini.
Presiden mengingatkan agar para pembantunya yang berasal dari parpol tetap memprioritaskan tugas pokok melayani rakyat hingga akhir masa tugas 2014 mendatang.
"Mari bersama-sama seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik mengundurkan diri," tegas Presiden SBY.
Mahfudz dapat memahami pernyataan Presiden SBY itu dimaksudkan agar roda pemerintahan tidak terganggu. Dan Presiden SBY yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu ingin mengakhiri masa kepemimpinan dengan Khusnul Khatimah atau baik.
"Saya kira SBY sudah memikirkan matang-matang sebelum menyampaikan itu," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah ketua umum parpol masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY.
Mereka di antaranya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa (PAN), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP).
Sementera, PKS juga punya tiga kader yang menjadi menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Namun, ketiga menteri itu tidak duduk di jajaran pengurus utama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. "Kalau menteri dari PKS mah enggak ada yang jadi pengurus DPP," jelas Mahfudz.
KLIK JUGA: