Tagar PercumaLaporPolisi dan Krisis Kepercayaan: Saatnya Polri Bertransformasi

SETARA Institute 

LSM yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Didirikan pada 14 Oktober 2005 oleh sejumlah tokoh publik seperti Abdurrahman Wahid, Azyumardi Azra, Rocky Gerung, dan lainnya, lembaga ini berfokus pada penelitian dan advokasi di bidang:

• Demokrasi dan kebebasan politik
• Hak asasi manusia dan pluralisme
• Kebebasan beragama dan berkeyakinan
• Pemantauan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama

TRIBUNNEWS.COM - Kepercayaan publik terhadap Polri berada di titik nadir. Tagar seperti #PercumaLaporPolisi, #SatuHariSatuOknum, dan #NoViralNoJustice bukan sekadar keluhan digital, melainkan cerminan krisis legitimasi yang mengancam fondasi negara hukum. 

Di tengah stagnasi reformasi dan sorotan tajam atas kinerja penegakan hukum, SETARA Institute menawarkan jalan keluar: transformasi Polri sebagai prasyarat menuju Indonesia Emas 2045. Bukan sekadar modernisasi, melainkan perubahan mendasar menuju institusi yang demokratis, humanis, dan berintegritas.

SETARA Institute membuat penelitian dan menuangkan dalam bentuk buku riset tentang ‘Desain Tranformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045’. 

Penelitian ini memberikan pemetaan dan analisis data secara komprehensif mengenai kondisi Polri sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak sebatas riset murni, tetapi penelitian aksi yang dimulai dengan identifikasi dan pemetaan kondisi reformasi Polri, lalu diteruskan dengan rangkaian penyusunan dokumen kebijakan secara tematik berdasarkan studi.

SETARA Institute menggunakan terma “Transformasi Polri” dalam studi komprehensif yang dilakukan pada 2024) semakin krusial untuk diakselerasi mengingat kinerja pelayanan dan penegakan hukum yang juga kerap mendapat sorotan tajam publik, sehingga melahirkan gerakan tagar #percumalaporpolisi, tegar #satuharisatuoknum dan tagar #noviralnojustice. 

Transformasi Polri adalah prasyarat mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara hukum, dan melindungi ruang demokrasi dari praktik represif. Polri yang modern dan humanis dapat menjadi katalisator penting bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan inklusif. Penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sementara penegakan hukum yang adil akan menjamin kepastian dalam pembangunan ekonomi. 

Dengan demikian, peran Polri tidak bisa dipandang semata sebagai aparat keamanan, melainkan sebagai institusi strategis yang menopang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

SETARA menyusun dan merekomendasikan 12 agenda transformasi Polri secara tematik. Pada pilar demokratis-humanis: (1) mewujudkan Polri yang Humanis dan Menjunjung Tinggi HAM; (2) mewujudkan pengawasan yang kuat, partisipatif, dan berlapis; (3) mewujudkan Polri yang inklusif dan ramah gender. 

Agenda pada pilar integritas-antikorupsi: (1) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan; (2) mewujudkan institusi Polri yang bebas KKN; (3) mewujudkan independensi Polri yang kuat. 

Kemudian pilar proaktif-modern, meliputi: (1) mewujudkan institusi yang profesional dan modern; (2) menjamin rasa aman terhadap semua lapisan masyarakat; (3) mewujudkan lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan agenda pada pilar presisi-transformasif meliputi: (1) mewujudkan SDM Polri yang unggul, siap menghadapi tantangan, adaptif, dan menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat; (2) mewujudkan tata kelola pendidikan yang menghasilkan anggota Polri berkualitas dan profesional; (3) membangun sinergitas dan kolaborasi lintas instansi. 

Mengacu pada pertanyaan tentang kondisi reformasi Polri saat ini, penelitian ini tidak memberikan judgement progresi atau regresi, kecuali menyajikan fakta dan memberikan kuantifikasi melalui survei ahli. Jika ideal perubahan struktur kelembagaan Polri telah dilakukan di tahun 2000 maka rekaman desk review yang dilakukan SETARA Institute menunjukkan bahwa jalan reformasi Polri masih panjang, terlebih jika peranan Polri ditakar dengan konstribusinya pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

Riset ini mencatat 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat dalam tubuh Polri dan tersebar pada hampir seluruh Satuan Kerja dan pada seluruh mandat konstitusional Polri, yakni perlindungan dan pengayoman masyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban dan tugas penegakan hukum.