Wajah Baru TNI: Antara Kebutuhan Strategis dan Implikasi Pada Demokrasi 

Oleh: Achmad Fadillah 
Pemerhati dan Peneliti Kebijakan Publik

Tahun 2025 menandai sebuah fajar baru yang monumental bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Di bawah arahan langsung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, militer Indonesia tengah menjalani transformasi organisasi paling luas dan mendalam sejak era Reformasi. 

Ini bukan sekadar rotasi jabatan atau penyesuaian administratif, melainkan sebuah desain ulang yang komprehensif terhadap arsitektur pertahanan negara. 

Di satu sisi, langkah raksasa ini adalah respons yang logis dan perlu terhadap dinamika geopolitik yang kian bergejolak. 

Namun di sisi lain, ia membawa serta pertaruhan besar yang akan menguji kesehatan fiskal negara dan yang lebih penting, ketahanan prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama kita perjuangkan. 

Logika di Balik Postur Pertahanan Baru 

Secara strategis, urgensi dibalik restrukturisasi ini sulit untuk dibantah. 

Lanskap keamanan global dan regional menuntut postur pertahanan yang lebih gesit, terdistribusi, dan responsif. 

Pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru adalah manifestasi paling nyata 
dari logika ini. 

Penempatannya bukan tanpa perhitungan: Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Riau dan Kepulauan Riau menjadi mata dan telinga negara di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah dan Selatan membentuk lingkar pertahanan vital di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Sementara itu, Kodam XXIV/Mandala Trikora di Papua Selatan menegaskan kehadiran negara di wilayah yang secara historis penuh tantangan keamanan.  

Di tingkat komando puncak, pengaktifan kembali posisi Wakil Panglima TNI setelah 25 tahun vakum merupakan langkah rasional untuk memperkuat soliditas dan koordinasi antar matra. 

Dengan lingkup tugas yang semakin kompleks, Panglima TNI kini memiliki deputi dengan pangkat setara untuk berbagi beban komando dan memastikan integrasi trimatra berjalan efektif. 

Transformasi ini juga menyentuh jantung kekuatan tempur TNI. 

Peningkatan status komandan pasukan elite—Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat—menjadi jenderal bintang tiga bukan sekadar perubahan nomenklatur.