Ada Mangga Dua di Washington DC

Oleh: Teddy Anggoro
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

PENERAPAN tarif resiprokal kepada 57 negara oleh Presiden Trump menjadi menarik bagi Indonesia karena mengaitkan pada satu nama kelurahan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yaitu Mangga Dua. 

Meskipun lebih tepat jika Mangga Dua sebut sebagai sebuah pasar yang menjual banyak barang (heterogen market), mulai dari barang-barang elektronik sampai pakaian. 

Mangga dua sendiri masuk dalam laporan United States Trade Representative (USTR) yang berkantor pusat di Washington DC dengan judul “2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barrier of the President of the United States on the Trade Agreement Program”.

Laporan ini merupakan seri laporan rutin, terhitung merupakan laporan ke 40 yang dipublikasikan, melakukan kajian dan penelitian hambatan perdagangan luar negeri yang signifikan bagi ekspor, investasi langsung, dan perdagangan elektronik Amerika Serikat.

Laporan tersebut menjadi salah satu senjata Amerika Serikat dalam forum negosiasi penerapan tarif resiprokal dengan Indonesia. 

Meskipun Airlangga Hartarto menegaskan isu Mangga Dua tidak menjadi bagian dalam negosiasi yang sedang berjalan, tetapi isu tersebut tidak berarti tidak signifikan bagi Amerika Serikat. 

Karena pada tahun 2024 Amerika Serikat telah menempatkan Mangga Dua ke dalam daftar 2024 Review of Notorious Market for Counterfeiting and Piracy (Notorious Market List). 

Artinya Mangga Dua merupakan pusat perdagangan barang tiruan dan bajakan yang melanggar kekayaan intelektual di Indonesia.

Masalah Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual di Indonesia memiliki penyakit tetap (permanent disease) yaitu penegakan pelanggaran kekayaan intelektual. 

Upaya penegakan hukum di bidang ini telah berlangsung sejak awal tahun 2000-an dengan dukungan berbagai institusi dan lembaga internasional seperti Bussines Software Alliance yang fokus pada pemberantasan software bajakan, tetapi upaya ini tidak pernah mendapatkan hasil signifikan dikarenakan faktor integritas dan konsistensi, serta terkadang ego sektoral dalam penegakan hukum. 

Hal ini yang ditekankan USTR dalam laporannya tersebut, bukan hanya isu pemalsuan dan pembajakan hak cipta dan merek, lebih dari itu permasalahan pelanggaran unfair commercial use produk kimia farmasi dan agrikultur sering terjadi ketika suatu subyek hukum mendapatkan keuntungan finansial dari paten milik orang lain tanpa izin. 

Hal ini banyak terjadi dalam penanganan Covid 19 beberapa waktu lalu, Pemerintah memberikan izin wajib (compulsory licencing) paten milik perusahaan obat Amerika Serikat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi untuk memproduksi obat dari paten tersebut, ketimbang memilih jalan bernegosiasi dengan pemegang paten untuk mendapatkan lisensi. 

Fakta tersebut memang memiliki justifikasi dari sisi kemanusiaan dan kedaulatan negara, tetapi tetap menjadi permasalahan ekonomi bagi Amerika Serikat.

Berdasarkan data terakhir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia menunjukan pada tahun 2022 terdapat 46 laporan pelanggaran kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, tetapi tidak ada 1 pun yang hasil penyidikan yang telah lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. 

Hal ini menunjukan laporan USTR beralasan, karena fakta menunjukan pelanggaran kekayaan intelektual terjadi setiap hari tetapi tidak ada pelanggar yang dihukum.

Kurangnya perhatian pemerintah pada penegakan hukum kekayaan intelektual juga tercermin dalam laporan triwulan 2025 Kementerian Hukum pada bidang kekayaan intelektual yang hanya menyampaikan data penyelesaian permohonan aplikasi kekayaan intelektual yang mencapai 116.126 permohonan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp220.903.378.668, tanpa melaporkan hasil penegakan hukum yang dilakukan.

Manfaat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual memberikan manfaat menumbuhkan suasana kreatif, penelitian dan pengembangan produk bagi kehidupan manusia. 

Secara langsung bagi pemegang kekayaan intelektual akan memberikan keuntungan finansial, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan membuka usaha baru, merekrut tenaga kerja, dan memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk pajak dan non-pajak. 

Sehingga kekayaan intelektual bukan merupakan kepentingan negara besar seperti Amerika Serikat, tetapi kepentingan setiap negara.

Penegakan hukum merupakan instrumen yang diciptakan untuk memastikan manfaat didapatkan secara maksimal. 

Indikator keberhasilan di bidang kekayaan intelektual tidak dapat diukur dari pendaftaran saja, tetapi harus diukur pula dari tingkat pelanggaran yang rendah. 

Hal ini mempersyaratkan sistem penegakan hukum yang kuat, dan aparat penegak hukum yang bebas dari masalah integritas. 

Pembentukan gugus tugas (task force) penegakan hukum kekayaan intelektual yang bersifat lintas kementerian/lembaga dan fokus dalam isu ini menjadi keharusan untuk mempercepat pemberantasan pelanggaran.

Kemajuan suatu negara ditunjukan dengan kemajuan di bidang kekayaan intelektual, Mangga Dua dengan citra sebagai Notorious Market for Counterfeiting and Piracy harus terakhir kalinya masuk dalam daftar tersebut tahun ini, terlepas dibahas atau tidak dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat yang sedang berjalan saat ini. 

Perlu diingat pula Indonesia terikat pada perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang pertama kali ditandatangani pada 16 Juli 1996 yang menuntut Indonesia untuk melaksanakan secara penuh bilateral Intellectual Property Rights Work Plan untuk mengakhiri pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia.