Danantara Kuatkan BUMN, Bukan Jual Aset Negara

Oleh: Khairul Fahmi
Co-Founder dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah membentuk Danantara untuk mengoptimalkan aset BUMN dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global.

Namun, muncul kekhawatiran bahwa skema ini bisa membuka celah bagi penguasaan asing atas aset strategis negara, yang artinya berisiko melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Danantara bukan skema privatisasi. Ini juga bukan cara diam-diam untuk menjual aset negara ke asing.

Danantara dihadirkan sebagai ikhtiar untuk memperkuat BUMN, membuatnya lebih efisien, lebih maju, dan lebih menguntungkan bagi negara.

Wajar jika sebagian masyarakat khawatir. Pengalaman pahit seperti lepasnya Indosat di era pemerintahan Megawati tahun 2003 masih membekas di ingatan banyak orang.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB

Saat itu, negara kehilangan kendali atas salah satu aset strategisnya dan butuh waktu puluhan tahun untuk bisa merebutnya kembali.

Ini juga membuat banyak orang takut Danantara akan berakhir dengan cerita serupa.

Tapi kali ini berbeda. Danantara bukan seperti kasus Indosat. Tidak ada aset strategis yang akan dijual ke asing.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah soal Danantara: Awalnya Optimis, Tapi Ujungnya Kolaps seperti Jiwasraya

Pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pengamanan, termasuk golden share, yang memastikan aset negara tetap dalam kendali penuh.

Kenapa Danantara Diperlukan?

Bayangkan BUMN seperti rumah besar dengan banyak kamar.

Rumah ini dimiliki oleh negara, tetapi pengelolaannya belum maksimal.

Ada kamar-kamar kosong yang tidak dimanfaatkan, ada yang penuh barang tetapi tidak tertata, dan ada yang sebenarnya bisa disewakan agar menghasilkan keuntungan, tetapi malah dibiarkan terbengkalai.

Selama ini, perawatan rumah ini sepenuhnya mengandalkan dana dari pemiliknya sendiri, yaitu APBN. 

Tapi seiring waktu, biaya pemeliharaan semakin besar dan tidak sebanding dengan pemasukan.