Tribunners / Citizen Journalism
Pemilu 2024, Malaise Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Direktur Center of Democracy Studies (CDS) M Tahir Wailissa memberikan catatannya soal Malaise Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
lihat foto
Oleh M Tahir Wailissa, Direktur Center of Democracy Studies (CDS)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Center of Democracy Studies (CDS) M Tahir Wailissa memberikan catatannya soal Malaise Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Ia memulai catatannya dengan dongeng Aesob: Persekutuan Penentu Nasib, How Democracies Die.
Pertengkaran terjadi antara kuda dan Rusa, jadi kuda mendatangi pemburu untuk meminta bantuan membalas dendam kepada Rusa.
Pemburu setuju tapi berkata: “kalau kamu mau mengalahkan rusa, kamu harus memperbolehkan aku menaruh pelana di punggungmu supaya aku bisa duduk disana selagi kita mengejar musuh."
Kuda setuju dengan permintaan itu, dan pemburu kemudian memasang kekang serta pelana.
Lalu dengan bantuan pemburu, Kuda mengalahkan Rusa dan berkata pada Pemburu: "Sekarang turunlah dan lepaskan benda-benda ini dari mulut dan punggungku."
"Jangan buru-buru kawan," kata Pemburu.
"Aku sekarang sudah mengendalikanmu dan lebih suka mempertahankanmu seperti sekarang”.
Tepat 10 April 2022, kita bersama mengetahui bahwa Presiden RI, Jokowidodo, telah menyampaikan Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan tahapan Pemilu akan berjalan pada pertengahan Juni 2022 lalu.
Baca juga: Gugatan Pemilu Serentak Ditolak MK, Anis Matta: Ini Sangat Merugikan!
Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 167 Ayat 6 Undang-Undang No.7/2017 Tentang Pemilu yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Berkaca dari Pemilu-pemilu sebelumnya, publik menaruh harapan yang besar terutama bagi Komisioner KPU dan Bawaslu 2022-2027 agar dapat bekerja, bersinergi secara professional dan berintegritas.
Dalam proses ini, akan ada banyak tantangan, peluang dan hambatan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
Baca juga: KPU RI Harap Tak Ada Kesenjangan Gender dalam Pelaksanaan Pemilu 2024
Belajar dari pemilu sebelumnya yang menghebohkan jagat nasional bahkan internasional dan penting untuk digaris bawahi terutama tentang “kekerasan, politik identitas, kampanye hitam/black campaign, politik uang/money politic, serta kematian ratusan petugas KPPS”.
Hal ini penting bagi Komisioner KPU dan Bawaslu untuk merumuskan bersama kebijakan penyelenggaraan pemilu dengan tetap melibatkan partisipasi publik.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
