Tribunners / Citizen Journalism
Ketika KPK Menjadi 'Anak Tiri' Jokowi
Pemberantasan korupsi mendukung investasi yang digalakkan Jokowi atau tidak?
lihat foto
Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat
TRIBUNNEWS.COM - Pemberantasan korupsi, mendukung atau justru mengganggu investasi?
Pertanyaan ini terngiang dalam benak penulis usai menyaksikan pidato inagurasi Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019) sore, di Kompleks DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Pada periode 2019-2024 ini, Presiden Jokowi didampingi KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI yang menggantikan Jusuf Kalla.
Betapa tidak? Dalam pidato yang disampaikan Presiden Jokowi tanpa teks itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sama sekali tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi.
Wong Solo itu hanya fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.
Ada lima garis besar kebijakan Presiden Jokowi lima tahun ke depan yang ia paparkan.
Pertama, pembangunan sumber daya manusia, yang akan menjadi prioritas utama periode kedua pemerintahannya.
Upaya ini dilakukan untuk merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. Presiden Jokowi ingin menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan infrastruktur, yang akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas.
Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Untuk itu, Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kedua UU ini akan merevisi banyak UU yang menghambat terciptanya lapangan kerja dan UMKM.
Keempat, penyederhanaan birokrasi. Presiden Jokowi bertekad memotong birokrasi yang panjang, dan akan melakukan penyederhanaan eselonisasi, dari empat menjadi hanya dua, yakni tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian. Ia tak segan mencopot pejabat yang tak serius bekerja.
Kelima, transformasi ekonomi. Negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.
Presiden Jokowi menargetkan pada 2045 Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, dan angka kemiskinan Indonesia mendekati nol persen.
Mengapa Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung pemberantasan korupsi?
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
