Urgensi Perlunya Ada Partai Oposisi Pemerintah

Tindakan kepala negara atau pemerintahan yang otoriter-represif dalam pengambilan keputusan akan melahirkan kelompok dari masyarakat atau partai politik oposisi menjadi Counter Policy dengan keputusan pemerintah.

I\inilah yang melahirkan partai oposisi ditengah konfigurasi politik nasional yang dinamis.

Sayangnya, oposisi sering dianggap sebagai musuh dan diberi stigma negatif oleh pemerintahan yang otoriter, partai oposisi tidak mendapat ruang gerak yang layak bahkan negara mengharamkan keberadaannya.

Hanya pemerintahan diktator yang melarang munculnya partai oposisi yang perannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Peran penting partai oposisi setidaknya ada lima hal yakni pertama, oposisi sebagai check and balance sebagai pemerhati dan pengontrol perilaku dan kinerja negara (pemerintah).

Secara budaya, protes rakyat terhadap raja yang dilakukan dengan cara Pepe, berjemur ditengah terik matahari, telah ada ratusan tahun yang lalu dikalangan masyarakat Jawa.

Kedua, oposisi berperan sebagai counter player, yang tidak bisa diremehkan atau dilecehkan oleh pemerintah karena oposisi merupakan penyeimbang opini publik yang melakukan kritik secara konsepsional, kuat dalam visi dan strategik untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya. 

Di sinilah kelompok oposisi menurut Herbert Feith harus kuat dan solid.

Ketiga, oposisi berperan sebagai sparing partner pemerintah, untuk menentukan kebijakan-kebijakan sosial-politik agar tetap pada rel pemihakan terhadap rakyat. Ini penting agar pemerintah tidak berlaku diskriminatif.

Keempat, oposisi berperan sebagai advocatus diaboli-devils advocate yang memainkan peran sebagai setan yang menyelamatkan masyarakat, justru dengan mengganggu terus menerus.

Dalam peran tersebut oposisi mengemukakan titik kelemahan dari suatu kebijakan pemerintah sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan sudah lebih dulu ditekan seminimal mungkin.

Kelima, kehadiran oposisi berkaitan dengan masalah accountability atau pertanggung jawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Tidak semua hal akan diterima begitu saja, seakan-akan dengan sendirinya jelas atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan memper¬tanggung jawabkan mengapa suatu kebijakan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, serta dengan cara bagaimana kebijakan itu akan diterapkan.

Dari kelima peran oposisi yang dimainkan secara simultan oleh partai politik akan melahirkan pemerintahan yang partisipatif, terbuka dan akuntabel agar melaksanakan roda pemerintahan yang benar-benar adil menuju masyarakat yang dicita-citakan; masyarakat adil dan makmur tanpa diskriminasi dan perlakuan yang sama didepan hukum.

* Syamsuddin Radjab adalah alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandun, dan saat ini menjadi staf pengajar Hukum Tata Negara di UIN Alauddin Makassar.