Pemerhati Pariwisata: Perbaikan Tata Kelola Geopark Kaldera Toba Harus Jadi Prioritas Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan tim asesor dari UNESCO Global Geopark ke kawasan Danau Toba pada 20–25 Juli 2025 menjadi momentum krusial bagi Indonesia. 

Revalidasi ini menjadi penentu apakah status Global Geopark Kaldera Toba akan tetap dipertahankan atau dicabut, menyusul “kartu kuning” yang diberikan UNESCO pada 2023 lalu.

Pemerhati dan pelaku pariwisata Sanggam Hutapea menekankan, perbaikan tata kelola kawasan Geopark Kaldera Toba harus dijadikan agenda prioritas pemerintah pusat. 

Ia menilai langkah cepat dan terkoordinasi lintas sektor sangat mendesak dilakukan.

“Cara efektif menyikapi status kartu kuning UNESCO adalah jadikan isu ini sebagai agenda prioritas pemerintah pusat. Perkuat koordinasi lintas sektor. Koordinasi antar kementerian harus berjalan intensif. Bahkan Menteri Kebudayaan sebagai salah satu leading sector-nya justru selama ini tidak banyak dilibatkan,” ujar Sanggam dalam keterangannya Minggu (8/6/2025).

Sanggam mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk menteri koordinator yang fokus mengawal agenda penyelamatan status Geopark. 

Ia menegaskan bahwa dampak pencabutan status UNESCO akan berimbas luas, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi, hingga citra internasional Indonesia.

Lebih lanjut, Sanggam menyoroti perlunya sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan. 

Menurutnya, dua kementerian ini memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga kelestarian kawasan Danau Toba.

“Kementerian Pariwisata fokus pada pengembangan destinasi, sedangkan Kementerian Kebudayaan menjaga nilai-nilai budaya. Keduanya harus bekerja sama secara intensif,” ucapnya.

Selain koordinasi antar kementerian, keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi faktor krusial. 

“Dialog antara pemerintah dan masyarakat harus diperbanyak. Masyarakat perlu tahu arah kebijakan pariwisata Danau Toba, bukan hanya jadi penonton,” tegasnya.

Sanggam mencontohkan keberhasilan Bali dalam memajukan pariwisata melalui peran masyarakat adat dan kearifan lokal. 

Ia menilai keterlibatan aktif desa adat dan penerapan aturan lokal seperti awig-awig sangat efektif menjaga harmoni budaya dan pariwisata.

“Di Bali, hampir tiap hari ada atraksi budaya. Itu bagian dari tradisi, bukan sekadar tontonan. Inilah yang perlu direplikasi di Danau Toba,” ujarnya.