Pendidikan GOTOPIK
Seleksi Kepegawaian di KPK
-
Dokumen Soal dan Panduan Wawancara Pegawai KPK Rahasia Negara Karena Terkait Strategi Intelijen
Satya Pratama, selaku termohon menyatakan dokumen yang diminta FOINI selaku pemohon informasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersifat rahasia ne
-
KPK Ungkap Materi TWK Pegawainya Pakai Alat untuk Menyaring Prajurit TNI
Iskandar Marwoto mengungkapkan bahwa materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawainya dalam alih status pegawai KPK ke ASN berbeda dengan ases
-
Dukung Novel Baswedan Dkk, Sejumlah Pegawai Aktif Dipanggil Inspektorat KPK
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan menyebut sejumlah pegawai aktif KPK dipanggil
-
Anggota Ombudsman Dapat Intervensi Saat Investigasi TWK Pegawai KPK
Robert menuturkan, sejak awal Ombudsman RI mengambil perspektif bahwa permasalahan TWM bukan sekadar mengenai KPK.
-
Tak Dapat Pesangon, Novel Baswedan Dkk Hanya Terima Tunjangan Hari Tua dan BPJS Ketenagakerjaan
Puluhan pegawai KPK, termasuk penyidik seniorNovel Baswedan kini tinggal menghitung hari untuk angkat kaki dari markas lembaga antirasuah.
-
Ombudsman Sebut Presiden Tak Bisa Abaikan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK
Robert mengatakan Ombudsman akan salah jika tidak menyampaikan surat rekomendasi itu pada Presiden RI.
-
Soal Pemberhentian Pegawai KPK, YLBHI Tunggu Kewenangan Presiden Sebelum Ambil Langkah Hukum
Sebelum ambil langkah hukum, YLBHI masih akan tunggu kewenangan Presiden Jokowi dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK
-
Ombudsman Harap Presiden Jokowi Turut Andil Dalam Polemik TWK Pegawai KPK
Jokowi diminta turut andil dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
-
Menyoal Pemecatan Pegawai KPK, Ombudsman RI Minta Presiden Koreksi Keputusan Pimpinan KPK
Ombudsman nilai pemecatan pegawai tak lolos TWK harus diartikan sebagai keputusan internal pimpinan KPK, ini belum final karena ada maladministrasi.
-
Pemecatan Pegawai KPK, YLBHI Tunggu Kewenangan Presiden Sebelum Ambil Langkah Hukum
Sebelum ambil langkah hukum, YLBHI masih akan tunggu kewenangan Presiden Jokowi dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK
-
Ombudsman: Presiden Tidak Bisa Abaikan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK
Kasus maladministrasi TWK masuk pada tahapan pamungkas ombudsman yakni surat rekomentasi ke atasan terlapor yakni Presiden Jokowi.
-
Pakar Nilai TWK Hanya Jadi Alibi Penguasa Singkirkan Pegawai KPK
Tolak ukur pimpinan KPK untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos TWK hanyalah sebuah alibi atau alasan untuk menyingkirkan pegawai tersebut.
-
TWK Maladministrasi, Ombudsman Kaget Pertama Kalinya Ada Pihak Terlapor Ajukan Keberatan
Dalam sejarah perjalanan Ombudsman, hanya di kasus TWK, pertama kalinya pihak terlapor menyampaikan keberatan.
-
Jokowi Ogah Campuri Kasus TWK, Akademisi: Saat Diminta Jadi Saksi Nikah Influencer Langsung Bergegas
Richo meminta Presiden Jokowi jangan hanya kencang untuk urusan minor, tetapi soal TWK Presiden lepas tangan.
-
Fahri Hamzah Sanjung Firli Bahuri: dari Semua Mantan Ketua, Hanya Dia yang Tahu Seluk Beluk KPK
Fahri Hamzah beri dukungan KPK pimpinan Firli Bahuri meski diterpa kritikan: Dari Semua Mantan Ketua, Hanya Firli Bahuri yang Tahu Seluk Beluk KPK.
-
Direktur Nonaktif KPK: Pemecatan Tanpa Ada Pesangon dan Tunjangan
Ketua KPK Firli Bahuri pun telah mengeluarkan SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK, Febri Diansyah: Kita Lihat Kesewenangan Terjadi Tanpa Malu-malu
Kata Febri Diansyah soal pemecatan 56 pegawai KPK pada 30 September mendatang: Kita Lihat Kesewenangan Terjadi Tanpa Malu-Malu.
-
Berikut Isi Surat Pemberhentian 56 Pegawai KPK yang Ditandatangani Firli Bahuri
Sebanyak 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan lagi bekerja di lembaga antirasuah per 1 Oktober 2021.
-
Curhat Pegawai yang Bekerja 15 Tahun: Pimpinan KPK Kejam, Kami Dimatikan Buru-buru dan Sadis
Faisal bersama 55 rekannya tidak akan lagi bekerja di KPK per 1 Oktober 2021, karena pimpinan KPK telah memecat mereka pada 30 September 2021.
-
Fahri Hamzah: Dari Semua Mantan Ketua, Hanya Firli Bahuri yang Tahu Seluk Beluk KPK
Fahri Hamzah beri dukungan KPK pimpinan Firli Bahuri meski diterpa kritikan: Dari Semua Mantan Ketua, Hanya Firli Bahuri yang Tahu Seluk Beluk KPK.
-
Ini Bentuk Perlawanan Direktur Nonaktif KPK di Surat Pemecatannya
(KPK) telah resmi mengumumkan akan memecat 56 pegawai nonaktif tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.
-
Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK, MAKI Minta Jokowi Turun Tangan: Ini Kewenangan Presiden
MAKI meminta Jokowi turun tangan benahi keputusan 56 pegawai KPK yang dipecat: Ini Kewenangan Presiden.
-
'Raja OTT' Sebut Jokowi Punya Waktu 13 Hari Selamatkan Pegawai KPK yang Dipecat
Ombudsman RI mengungkapkan telah mengirim rekomendasi ke Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
-
Yudi Purnomo: Biasanya Datang Pagi Karena OTT Tangkap Koruptor, Kini Beresin Meja Kerja
56 pegawai KPK berharap Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan bijak demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi.
-
Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK, Begini Cuitan Fahri Hamzah di Media Sosial
Fahri Hamzah mendukung KPK untuk memecat 56 pegawai tak lolos TWK, sebut jangan percaya ini pelemahan atau niat jahat.
-
Soal Polemik TWK, Komnas HAM Sepakat Keputusan MK dan MA Harus Dihormati tapi . . .
Ia menyatakan Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati.
-
ICW: Percepatan Pemberhentian 56 Pegawai karena KPK Tak Mampu Jawab Kritik
Dalam konferensi pers tersebut, kata dia, pimpinan KPK sengaja tidak mempertimbangkan temuan Ombudsman dan Komnas HAM.
-
ICW Desak Jokowi Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK Pegawai KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM.
-
Komnas HAM: Presiden Masih Berwenang Menyelesaikan Persoalan TWK KPK
Ia menyatakan Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati.
-
Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Jokowi Dinilai Tak Konsisten & Lari dari Tanggung Jawab
Soal pemecatan 56 pegawai yang tak lolos TWK, Presiden Jokowi dinilai tak konsisten dan lari dari tanggung jawab.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved