Pendidikan GOTOPIK
RUU Perampasan Aset
-
DPR Soroti Diksi 'Perampasan' pada RUU Perampasan Aset: Apa Baik untuk Negara Ini?
Ahmad Doli Kurnia menyoroti istilah 'perampasan' dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
-
DPR Lebih Yakin Revisi UU Wantimpres-Kementerian Sah Periode Sekarang Dibanding RUU Perampasan Aset
DPR lebih meyakini revisi UU Kementerian dan Wantimpres bisa disahkan pada periode sekarang ketimbang pengesahan RUU Perampasan Aset.
-
MAKI Kritik DPR usai Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Periode Selanjutnya: Revisi UU Pilkada Sehari
MAKI menganggap RUU Perampasan Aset masih bisa disahkan oleh DPR periode sekarang. Dia mengatakan itu berkaca dari revisi UU Pilkada.
-
Puan Maharani Tanya Balik Jokowi soal Minta RUU Perampasan Aset Dipercepat
Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons permintaan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Jokowi Minta DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset, Puan: Apakah Dipercepat Jadi Lebih Baik?
Puan respons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta parlemen mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
-
Pemerintah dan DPR Disebut 'Kibuli' Publik Terus Tunda RUU Perampasan Aset
Pemerintah dan DPR tidak memperlihatkan sedikitpun komitmennya mempercepat persetujuan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Pemerintah Tak Bisa Perintahkan DPR untuk Bahas RUU Perampasan Aset, Yasonna: Kami Lobi Terus
Sampai saat ini, Yasonna mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu undangan dari DPR.
-
Menkumham Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas di DPR: Itu Prioritas Kita
Yasonna Laoly menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tetap dilakukan pembahasan bersama Komisi III DPR RI.
-
Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika ditugaskan pimpinan DPR.
-
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas di DPR, Denny Indrayana Singgung Rezim Koruptif
Eks Wamenkumham, Denny Indrayana, merespons soal RUU Perampasan Aset yang kini berada di DPR tetapi tak kunjung dimulai pembahasannya.
-
Surpres RUU Perampasan Aset Tak Dibacakan di Paripurna DPR, Puan Ungkap Alasannya
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan terkait RUU Perampasan Aset yang tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/7/2023) lalu
-
RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas, Ini Penjelasan Pimpinan DPR
Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset belum dibicakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
-
Surpres Sudah Dikirim, Jokowi Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Surpres tentang RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan ke DPR.
-
VIDEO Penting untuk Masyarakat, RUU Perampasan Aset Didesak Segera Disahkan Sebelum Pemilu 2024
Ray Rangkuti mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dapat disahkan sebelum Pemilu 2024.
-
Koruptor Tidak Takut Lagi Dipenjara, Budiman Sudjatmiko Menilai RUU Perampasan Aset Harus Didukung
Budiman Sudjatmiko menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal penting untuk disahkan.
-
Puan Jelaskan Alasan Surpres RUU Perampasan Aset Tak Dibacakan di Rapat Paripurna DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Pemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas RUU Perampasan Aset, Wamenkumham: Tak Hanya Soal Korupsi
Surpres yang masuk ke DPR harus dibahas melalui Rapat Pimpinan (Rapim) terlebih dulu untuk kemudian dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).
-
DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Setelah Reses Berakhir
Pimpinan DPR RI mengonfirmasi telah menerima surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
-
Jika Pemerintah Serius Berantas Korupsi, Pakar: Harusnya RUU Perampasan Aset Segera Didorong
Menurut Yenti, jika memang pemerintah serius dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi maka harusnya RUU tersebut perlu untuk disahkan.
-
Soal RUU Perampasan Aset, Wamenkumham Sebut akan Diserahkan ke DPR 16 Mei
Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana akan diserahkan ke DPR RI, tanggal 16 Mei
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Sudah Final, Setelah Lebaran akan Ditandatangani Presiden
Mahfud MD memastikan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah masuk tahap final.
-
PKS Minta Mahfud MD Hentikan Umbar Gimmick soal Pengesahan RUU Rampasan Aset
Adapun gimmick yang dimaksudkan ketika Mahfud MD meminta agar DPR segera menyetujui RUU Perampasan Aset pada Rapat Kerja dengan Komisi III pada awal A
-
Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Masalah di Internal Pemerintah Soal RUU Perampasan Aset
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ada masalah di internal pemerintah terkait pembahasan naskah RUU Perampasan Aset.
-
Mahfud MD: Presiden Jokowi Pesan Konsolidasi Materi RUU Perampasan Aset Dikebut
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam waktu dekat naskah substansi RUU Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR.
-
Mahfud MD: Semua Pimpinan Parpol Punya Kesamaan Pandang Soal RUU Perampasan Aset
Mahfud MD menilai seluruh pimpinan partai politik maupun pemerintah dan DPR, punya satu kesamaan pandangan menginginkan agar RUU Perampasan Aset
-
Wapres: Pemerintah Terus Dorong RUU Perampasan Aset Cepat Dibahas dan Ditetapkan
KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Menkumham Yasonna Laoly Sebut RUU Perampasan Aset Tinggal Tunggu Persetujuan Presiden
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly angkat bicara perihal kelanjutan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved