TOPIK
RUU Pemilu
-
Keasyikan DPR dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing telah melucuti wajah perwakilan rakyat dari diri mereka
-
Wakil Ketua Dewan Pakar itupun melihat pemerintah memiliki niat yang baik mengenai presidential threshold
-
"Musyawarah untuk mufakat itu adalah perintah undang-undang," kata OSO di kediamannya, Jakarta, Senin (26/6/2017).
-
Fadli mengaku wacana tersebut belum disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Sungguh sulit dimengerti kalau ada partai yang memaksakan presidential threshold dalam Pilpres 2019.
-
Idrus menjelaskan bahwa melalui sistem Presidential Treshold itu ia berharap presiden Indonesia terus dipilih melalui jumlah suara yang mantap.
-
Idrus mengaku heran kenapa Presidential Treshold baru digugat sekarang padahal sudah dilaksanakan dua kali
-
Menurutnya, hal itu logis karena saat ini PDIP telah mendapatkan suara sebanyak 18 persen suara
-
Kata Arief, pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan rapat guna memfinalisasi tahapan Pilkada
-
Pasalnya proses pembahasan RUU Pemilu semakin mengambang tanpa kepastian.
-
Riza pun optimis pemerintah dan DPR bisa mendapatkan kesepakatan di dalam pembahasan RUU Pemilu.
-
Maka KIPP Indonesia sedang mempertimbangkan melaporkan KPU ke DKPP terkait hal tersebut
-
Pemerintah kata Tjahjo sudah menyiapkan rencana jika terjadi jalan buntu (deadlock) di pembahasan Pansus RUU Pemilu.
-
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku dituduh DPR ingin mengarahkan kepada calon tunggal di 2019.
-
Yasonna menegaskan bahwa Pemerintah ingin agar ada kemajuan dalam sistem politik di Indonesia.
-
Presiden Jokowi menitikberatkan agar pembangunan politik negara tetap konsisten menuju penyederhanaan.
-
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku telah menyiapkan opsi berikutnya, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilu.
-
Baginya, angka tersebut dianggap sebagai upaya pengebirian dan menghambat tumbuh kembang demokrasi yang sedang berjalan.
-
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pun akan diselenggarakan serentak pada 2019.
-
Pembahasan RUU Pemilu mandek di tengah jalan, atau tepatnya pada lima bahasan utama dari 562 pasal yang akan disahkan.
-
Salah satu isu krusial yang diperdebatkan adalah penambahan Jumlah Kursi DPR-RI dari 560 Kursi menjadi 575 kursi.
-
Jusuf Kalla mengatakan selama ini presidential threshold sudah berjalan dua kali
-
Publik rupanya tidak susah-susah soal mekanisme pemilu. Publik lebih ingin sistem pemilu dibuat terbuka.
-
Bakal calon anggota DPD tidak lagi mengumpulkan dukungan KTP sebagai syarat pencalonan
-
usulan agar pelatihan saksi dibiayai oleh negara dan dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu adalah tidak sesuai
-
apakah penambahan tersebut bisa benar-benar menjawab keterwakilan masyarakat?
-
Untuk mengurangi kecurangan, Haedar menilai bisa melalui penguatan fungsi pengawasan dalam pemilu.
-
Bisa dihitung, berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pelatihan saksi diseluruh wilayah Indonesia
-
Hidayat mengungkapkan sejumlah isu yang pembahasannya cukup alot sehingga memerlukan lobi-lobi.
-
KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
