TOPIK
Pilkada Serentak
-
Merujuk data itu, maka persentase perempuan sebagai kepala daerah hanya sebesar 9,06 persen.
-
Usai memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak, seorang wakil bupati terpilih digugat.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sejumlah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2018 di Gedung MK, Jakarta Pusat.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7/2018) kembali menggelar sidang terkait sengketa Pilkada di Papua.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (27/7/2018).
-
Dugaan munculnya pemilih siluman menjadi alasan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 2018 dibawa ke Mahkamah Konstitusi
-
"Pilkada di Sampang ini hanya seperti hitung-hitungan saja. Bahkan di dua lokasi itu, tidak ada pilkada sama sekali. Tepatnya di Ketapang."
-
Dua Pilkada dengan calon tunggal digugat di Mahkamah Konstitusi. Keduanya, yakni, Pilkada Kota Makassar dan Pilkada Kabupaten Puncak.
-
“Proses pilkada sudah tidak sesuai aturan dengan banyaknya kotak suara yang terbuka. Semoga semua bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku."
-
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Bekasi 2018 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (27/7/2018) pagi.
-
"Di situ ada kevakuman hukum dan 'mis' perhitungan yang dilakukan pembuat undang-undang,” katanya.
-
"Karena kepentingan tersebut yang bersangkutan bisa melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta aktif,”
-
Wakil Kamal menilai Bawaslu RI tidak sungguh-sungguh dalam menangani kasus money politics di Lahat.
-
Yang dimaksud Kuasa Hukum pemohon adalah pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Meke dan dua desa di Kabupaten Aceh Selatan.
-
Keberhasilan pemerintah melaksanakan 171 Pilkada baik di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan kestabilan nasional yang terjaga
-
Polda Papua siap mengamankan Pemungutan Suara susulan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap satgas anti politik uang memproses 25 kasus pelanggaran politik uang selama Pilkada 2018.
-
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 3.567 kasus terindikasi pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada 2018.
-
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membeberkan ada 25 kasus politik uang dalam Pilkada serentak 2018.
-
Kami menyampaikan ini agar demokrasi negara berjalan baik sesuai kehendak masyarakat agar tidak dibodohi
-
Massa dari salah satu pasangan calon diduga tidak puas atas hasil dari keputusan dan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Panwaslih Taput.
-
Kasus ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada solusi yakni pencoblosan ulang bagi mereka
-
"Surat suara tidak sah ini karena apa? Misalnya saja, orang mencoblos semua karena kekecewaan terhadap calon yang ada."
-
Peserta aksi tersebut membawa spanduk meminta Bawaslu RI bertindak tegas menyikapi terpilihnya
-
MK mengatur selisih ambang batas hak gugat ke Mahkamah Konstitusi yang besarannya sekitar 0,5% s/d 2% dari total suara sah.
-
pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang sengketa hasil pemungutan suara Pilkada 2018 di Mahkamah Konstitusi
-
Sebanyak 13 pengawas pemilihan umum (Panwaslu) daerah menerima tindak intimidasi selama tahapan Pilkada Serentak 2018.
-
Bawaslu RI mencatat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah paling banyak temuan dan laporan pelanggaran dalam Pilkada serentak 2018.
-
"Partisipasi terendah di Riau dan Kaltim 58 persen. Sedangkan tertinggi dengan beberapa catatan, seperti kejadian di Papua tertinggi 84 persen,"
-
KPU melaporkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
