TOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi mengaku telah menyampaikan sejumlah masukan tentang draf Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Fraksi Partai Demokrat telah bersikap menarik diri anggotanya dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Trunojoyo Madura, Devi Rahayu, mengungkapkan pekerja atau buruh khawatir terhadap RUU Cipta Kerja.
-
Fraksi Partai Demokrat telah menarik anggotanya dari pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Kalangan akademisi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena meminggirkan hak rakyat.
-
sikap PKS sedari awal jelas yakni menolak pembahasan RUU Omnibus Law di DPR saat pandemi tersebut.
-
Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat terkait Covid
-
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sofian menegaskan sikap partainya menolak pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi coron
-
Menurut data survei tenaga kerja Indonesia, lebih dari 50% pekerja Indonesia mendapatkan upah di bawah upah minimum.
-
Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), Rabu (22/4/2020).
-
DPR akan mulai membahas satu per satu klaster yang ada di dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Panja akan memulai bekerja dengan melakukan pembahasan ketentuan umum, maksud dan tujuan, dan selanjutnya ke tahapan klaster dalam RUU Cipta Kerja
-
Melihat kondisi Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, kata Ledia, PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah belum dibutuh
-
Namun dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi PKS yang tidak mengirimkan perwakilannya dalam Panja Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Perdebatan antara baik atau buruknya RUU ini masih terus bergulir sampai saat ini di publik.
-
Karyono Wibowo mengkritik sikap DPR dan Pemerintah yang masih berniat membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona
-
Cyrus Network bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) merilis hasil survei soal persepsi publik terkait oembahasan RUU Cipta Kerja
-
Menurutnya, kritik yang berlimpah tidak dibarengi dengan diskursus yang kaya dan kebanyakan yang muncul adalah menolak atau menerima saja.
-
RUU tersebut dinilai menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi penghalang investasi di Indonesia.
-
dalam pembentukan Panja diharapkan setiap fraksi mengirimkan anggotanya sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
-
Menurutnya, pembahasan secara komprehensif terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan, apalagi saat ini banyak pekerja terdampak wabah
-
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang ngotot membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Rieke Dyah Pitaloka mempersilahkan pemerintah jika ingin menarik draf tersebut karena kondisinya saat ini dan sebelumnya berbeda.
-
Menurutnya, masih ada peluang keterlibatan publik dalam penyempurnaan perumusan RUU tersebut.
-
Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI kompak meminta penundaan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
-
Baleg menerima penugasan yang telah telah disepakati semua fraksi di DPR dan diputuskan dalam rapat paripurna.
-
SPTJR menilai diperlukannya membangun solidaritas antara pengusaha, pemerintah, dan buruh itu sendiri.
-
isu ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan internal atas perekonomian Indonesia pada tahun depan.
-
Upaya itu dilakukan sebagai bentuk penolakan kepada pihak DPR RI yang akan membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di tengah
-
Choirul menyebut seluruh elemen bangsa saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasa pandemi Covid-19
Pendidikan GO
