Pendidikan GOTAG
Zenzi Suhadi
Berita
-
Kritik Tajam WALHI soal Tambang Nikel di Raja Ampat: Kiamat Itu Ekosistem di Sana
Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
WALHI Gugat 13 Pasal UU Cipta Kerja, Soroti Penghapusan Izin Lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Walhi Menilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengaburkan Makna Kejahatan Lingkungan
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan izin tambang untuk ormas keagamaan mengaburkan makna kejahatan sumber daya alam.
-
VIDEO Walhi Laporkan 47 Kasus Kejahatan Lingkungan ke Kejagung: Kerugian Negara Ditaksir Rp437 T
"Hari ini Walhi dari 17 provinsi melaporkan 47 kasus kejahatan deforestasi tambang dan hutan di Indonesia."
-
Walhi Laporkan 47 Kasus Kejahatan Lingkungan ke Kejagung, Potensi Kerugian Capai Rp 437 Triliun
Walhi melaporkan 47 kasus kejahatan lingkungan, berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 437 triliun.
-
Walhi Nilai Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan Bakal Timbulkan Konflik Horizontal
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengomentari aturan izin tambang untuk ormas keagamaan.
-
WALHI Mengaku Kecewa 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Keadilan Ekologi Makin Jauh dari Rakyat
WALHI menilai orang-orang yang bersama Jokowi saat ini mencederai demokrasi dan nilai-nilai kebenaran di negeri ini.
-
Seruan Keprihatinan Bangsa, Walhi Kenang Saat Jokowi Tanya Cara Wujudkan Kemakmuran 9 Tahun Lalu
Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengenang saat 2014 Jokowi mendatangi kantornya dan bertanya bagaimana mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.
-
Walhi: Ekonomi Nusantara Jadi Solusi Ketimpangan Kesejahteraan dan Krisis Lingkungan di Indonesia
Walhi menawarkan apa yang disebut Ekonomi Nusantara sebagai jalan keluar untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti sedia kala.
-
Walhi Dorong DPR dan Pemerintah Garap UU Perubahan Iklim
DPR dan pemerintah membuat satu badan yang bertanggung jawab pada penindakan pelanggaran hukum lingkungan
-
Korban Tewas Terkena Dampak Karhutla Akibat Pemerintah Lamban Menangani
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah terlambat menangani korban
-
Jelang Pemilu Izin Pengelolaan Hutan Melonjak Drastis
Hal ini diduga kuat memiliki hubungan erat antara transaksi sumber daya alam dengan kebutuhan ongkos politik pemenangan pemilu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved